Jangan Pernah Melupakan Tragedi Selat Pukuafu 31 Januari 2006

Itu rute pelayanan rutin setiap hari, berangkat dari Kupang petang hari. Kapal yang dinahkodai Marianus Koten

Jangan Pernah Melupakan Tragedi Selat Pukuafu 31 Januari 2006
ilustrasi

Operasi pencarian korban tenggelam dimulai sejak malam kejadian di tengah cuaca tidak bersahabat. Operasi dikendalikan oleh Asisten Operasi Lantamal IX-Kupang, Kolonel (Laut) FX Agus Susilo selaku Koordinator Tim SAR.

Operasi pencarian pada hari pertama saja Kapal KRI Pandrong dan KRI Tongkol sudah menemukan 110 penumpang yang tengah terapung-apung dengan pelampung di Selat Pukuafu, antara Pulau Timor, Pulau Semau dan Pulau Rote.

Setelah 10 hari menyisir semua area laut, operasi pencarian resmi dihentikan pada 9 Februari 2006. Upaya pencarian terakhir korban tenggelam JM Ferry dilakukan oleh KRI Pandrong dan KRI Warakas. KRI Warakas menyisir laut utara Pulau Semau hingga Pulau Tabui.

Sedangkan KRI Pandrong menyusuri laut dari arah selatan Pulau Semau hingga Rote. Hasilnya tidak ada jasad korban yang ditemukan terapung di laut. Selebihnya berharap kepada laporan nelayan atau warga yang tinggal di pesisir pantai bila menemukan korban selamat dan tewas.

Selat Pukuafu telah memeluk jasad penumpang yang tidak pernah ditemukan. Mereka hilang di lokasi maut sekitar 16 kilometer arah Barat Kota Kupang. Mereka tidak memiliki kuburan.

Para petinggi waktu itu adalah Gubernur NTT, Piet A. Tallo, Wakil Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Danrem 161 Wirasakti-Kupang, Kolonel (Inf) APJ Noch Bolla, Kapolda NTT, Brigjen (Pol) RB Sadarum, Ketua Satkorlak NTT, Frans Salem, Walikota Kupang SK Lerik, Wakil Walikota Kupang, Daniel Adoe.

Siapapun yang menulis sejarah saat mereka mendapat kepercayaan untuk mengayomi masyarakat NTT, jangan pernah lupa catatan peristiwa kelam ini.

Laut adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Cuaca adalah asesorisnya. Manusialah yang memiliki kearifan untuk mengelola anugerah itu.

Dalam peristiwa hukum ini tidak ada yang dihukum. Alam lah yang bersalah. Padahal bukan alam yang menandatangani ijin berlayar. Bukan alam yang punya otoritas di birokrasi yang bersinggungan dengan urusan pelayaran.

Dalam kasus ini, banyak informasi beredar liar. Banyak gosip seputar proses terbitnya izin berlayar. Tidak begitu saja ditandatangani surat izin berlayarnya.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved