Membongkar Irasionalitas dalam Suksesi

Oleh: Fr. Yudel Neno
Anggota Forum Areopagita Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui Kupang

POS KUPANG.COM -- Perhelatan suksesi kepemimpinan di NTT, hadir bersamaan dengan cara dan konteksnya. Sebagai rakyat yang cerdas, kita patut mengkaji lebih kritis, cara yang dipakai dan konteks yang melatarbelakangi setiap paket.

Demi dukungan publik, paket tertentu atau tim sukses, bisa saja menghalalkan segala propaganda sebagai media pencitraan politik. Etnis, agama, dan kekayaan material bisa diperalat dalam propaganda pencitraan politik.

Lemahnya sikap kritis para calon pemilih pun di satu sisi mengkondisikan mereka untuk menerima propaganda berbaur etnis, agama, profesi dan kekayaan material sebagai ukuran untuk menjatuhkan pilihan kelak.

Praktik seperti ini irasional karena menyalahi sistem dan metode sebagai negara demokrasi. Disebut irasional karena etnis, agama, dan kekayaan material sebenarnya bukanlah ukuran utama untuk menjadi pemimpin dan memilih seorang pemimpin.

Lebih dari itu, praktik seperti ini mengindikasikan adanya diskriminasi dalam proses dan bertendensi diskriminatif, kelak setelah salah satu paket terpilih.

Mencermati konteks pemetaan politik, kita patut mengakui adanya daerah-daerah yang memiliki daftar pemilih terbanyak seperti Manggarai dan TTS. Kenyataan ini tentunya sangat mempengaruhi konsentrasi partai dan para pemilih dalam menentukan figur.

Penentuan ini tidak salah, jika oleh partai, penentuannya berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam partai. Menjadi irasional, jika pihak-pihak pengambil keputusan dalam partai ditekan oleh pihak tertentu secara ekstrim dengan pertimbangan etnis.

Praktik seperti ini menyalahi status Indonesia sebagai Negara kebangsaan karena etnis tertentu diperlakukan sebagai yang paling kuat dan paling diperhitungkan sementara etnis lainnya tidak masuk dalam pemetaan politik.

Menguatnya keberpihakan pada etnis ini, akan sangat berpengaruh terhadap segala kebijakan politik, kelak paket yang diagung-agungkan itu menduduki kursi pemimpin.
Sebagai akibatnya, etnis terbanyak akan merasa seolah-olah mereka juga pemimpin.

Perasaan seperti ini akan mengantar setiap orang pada usaha mencaplok segala jabatan dan segala kebijakan. Pada akhirnya, kebenaran politik akan sangat bergantung pada etnis terbanyak. Bukankah ini sebuah praktik komunitarisme yang sangat bertentangan dengan demokrasi?

Propaganda Agama

Agama sebagai institusi, memiliki banyak penganut yang turut diperhitungkan dalam pemetaaan politik. Ekstrimnya perhitungan seperti ini akan mengantar setiap kita masuk dalam sikap primordialisme religius.

Penganut Kristen Katolik mempropagandakan calonnya mesti Katolik. Penganut Kristen Protestan mempropagandakan calonnya mesti Protestan. Demikian pun agama lainnya. Pertanyaannya, apakah provinsi ini, sedang dalam usaha untuk dimiliki oleh agama tertentu? Bukankah ini menyalahi dasar negara Pancasila yakni sila pertama?

Praktik seperti ini sifatnya irasional karena agama bukanlah lembaga yang mesti diperalat oleh tokoh politik tertentu guna mencapai kekuasaan. Agama pun bukanlah lembaga untuk menyebarkan propaganda miris terkait dengan pemilihan pemimpin.