Kalau Pemkab TTS Lepas Tangan Maka Pemuda TTS Akan Turun Tangan

Laporan wartawan Pos Kupang, Novemy Leo

POS KUPANG.COM, SOE - Jika pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRD TTS membiarkan persoalan Stkip di TTS ini berlaut-larut maka Komunitas Pemuda TTS `mengancam' akan turun tangan.

Demikian penegasan admin Komunitas Pemuda (KP) TTS, Charles Lakapu bersama anggota lainnya, di markas KP TTS di SoE, Senin (18/9/2017) malam.

Hadir saat itu, Mhardon Nenohai, Moen Seki, Yuptan Banunaek, Mhos Faot, Anis Selan, Ima Fatu Kolo dan Eli Neonufa. Lexi Tamonob.

Menurut Charles Stkip Nusa Timor dan Stkip Timor Indonesia diduga melakukan penipuan terhadap mahasiswa. Stkip Nusa Timor melakukan proses perkuliahan tahun 2011 padahal ijinnya baru keluar tahun 2014.

"Konsekuensi logis untuk menutupi kesalahan dari Nusa Timor, Pak Yulius Amtiran sebagai rektor diduga mencetak 77 ijasah palsu untuk menyakinkan anak-anak. Kenapa ijasah palsu karena nomor seri dari ijsah anak-anak ini tidak terkonek di dikti. Itu kesalahan fatal yang dibuat oleh stikip Nusa Timor," kata Charles.

Dan kesalahan Stkip Timor Indonesia, kata Charles, belum ada ijin dari dikti tetapi sudah melakukan wisuda terhadap 179 mahasiswa yang adalah mahasiwa Stkip Nusa Timor.

"Berani beraninya mereka meluluskan 179 anak diduga tanpa proses kuliah di Timor Indonesia," kata Charles.

Charles berharap Pemkab TTS dan DPRD TTS bisa melihat masalah Stkip ini bukan hanya menjadi masalah pemuda TTS tetapi menjadi masalah bersama yang harus segera diselesaikan.

"Saya pikir mereka anggap persoalan ini biasa biasa saja," kata Charles.

Pemkab TTS diminta membangun komunikasi dengan Pemprop NTT dan DPRD NTT dan membawa masalah ini ke Dirjen Kemenristek.

"Jangan biarkan pemuda TTS yang pergi ke menristek lagi atau kalau tidak sanggup ya kasih saja uang ke sini supaya kami pergi atur ke kemenristek di lantai 7. Kita selesaikan itu kita bisa membawa semua keputusan, tutup sekolah ini," kata Charles.

Mhardon mengungkapkan wisuda 179 mahasiswa Stkip Nusa Timor oleh mantan Puket 1 Nusa Timor, Pdt. Jibrael Tunliu yang sudah menjadi ketua Stikip Timor Indonesia, tanggal 22 Juni 2017 adalah tindakan penyesatan.

"Karena yang kami ketahui, Stkip Timor Indonesia sedang proses perijinana, bagaimana mungkin satu lembaga pendidikan sudah mewisuda orang sementara proses ijinnya sedang diurus," ungkap Mhardon.

Lexi mengaku telah membawa persoalan ini ke komisi 4 DPRD TTS bahkan ketua DPRD juga hadir tapi persoalan stkip belum juga diselesaikan. "Itu artinya DPRD tidak serius. Begitupun pemeirntah dalam hal ini kesbangpol yang tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap lembata pendidikan tinggi di TTS. Masa sebuah akademik yang berdiri sudah hampir 7 tahun tapi pemda belum tahu kalau terjadi persoalan. Legal standingnya belum jelas, tapi pemerintah belum tahu, itu artinya kemampuan intelengennya diragukan," kritik Lexi.

Menurut Eli Neonufa hingga kini Pemuda TTS masih melakukan upaya persuasif agar tidak timbul konflik horizontal. (*)