Winston Rondo Sesalkan Penarikan Guru ASN dari Sekolah Swasta di SBD
Ini sangat bertentangan dengan kebijakan Gubernur NTT yang sangat peduli dengan sekolah swasta.
Penulis: Edy Hayong | Editor: Alfons Nedabang
Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Edy Hayong
POS KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT, Winston Rondo menyesalkan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui UPT Dinas Pendidikan Wilayah X menarik 11 guru aparatur sipil negara (ASN) dari SMA St. Alfonsus Weetebula, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Menurut Winston, dampak dari penarikan 11 guru yang salah satunya adalah kepala sekolah, sangat merugikan siswa/i. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut berjalan tersendat-sendat.
BMPS meminta Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya secara arif menyikapi persoalan ini, dan diharapkan bisa mengembalikan 11 guru ASN tersebut ke sekolah bersangkutan.
Baca: Sudah Sembilan Bulan Guru SMA di Sumba Timur Tidak Terima Tunjangan Kinerja, Ini Alasannya
Winston Rondo mengatakan hal ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (15/9/2017).
Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat ini menjelaskan pihaknya mendapat surat pengaduan dari Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Nusa Cendana (Yapnusda), Romo Marcel P Lamunde, PR.
Dijelaskan bahwa ada 11 guru ASN yang selama ini mengabdi di SMA St. Alfonsus Weetebula ditarik oleh UPT Pendidikan Wilayah X guna ditempatkan pada SMA/SMK negeri yang ada di SBD.
"Informasi yang diperoleh bahwa penarikan ini berdasarkan pada surat keputusan Sekda NTT dan ini menunjukan bahwa pemerintah menciptakan jarak antara sekolah negeri dan swasta," ujar Winston.
Baca: Bupati SBD Ingatkan Kades Jangan Rekayasa Program Desa
Menurutnya penarikan 11 guru ASN ini berdampak cukup serius pada KBM di lembaga ini apalagi para guru tersebut merupakan guru senior yang sudah lama mengabdi, sementara penarikan itu tanpa diketahui oleh pihak yayasan.
"Kami menduga kalau benar penarikan ini karena ada surat dari Sekda NTT maka ini sangat disayangkan. Kami menduga ada upaya penarikan massal para guru ASN yang ada di sekolah-sekolah swasta bukan saja terjadi di SBD tetapi menyeluruh di NTT," katanya.
"Ini sangat bertentangan dengan kebijakan Gubernur NTT yang sangat peduli dengan sekolah swasta dengan mempertahankan guru ASN tetap mengajar di sekolah swasta. Saya melihatnya ini tidak diketahui gubernur dan bisa menciptakan keresahan di masyarakat," tandas Winston.
Baca: Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo : BPBD NTT Jangan hanya Tunggu Laporan Bencana
Dia berharap Gubernur NTT turun tangan agar 11 guru ASN itu dikembalikan ke SMA St. Alfonsus.
