Inilah Solusi Untuk Mengatasi Masalah Guru Non Sarjana di NTT
Esensinya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus melindungi profesinya. Sebutan yang sering kita dengar dari mulut
lihat foto
Tapi dibiarkan, maka menjadi bumerang dalam investasi sumber daya peserta didik.
Dalam urusan SDM para guru, pemerintah tidak berpangku tangan. Melalui birokasi pendidikan mendesain berbagai pendidikan dan pelatihan. Tidak sendirian. Data faktual kelayakan seorang guru di atas , memaksa forum rektor seindonesia tidak tinggal diam.
Apa yang dilakukan? Melalui kajian, Menteri Pendidikan merespon dengan meluncurkan program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) sejak tahun 2006 . Program dimaksud bertujuan mempercepat peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan.
Di awal tahun tersebut sebanyak 18.754 guru ditingkatkan kualifikasinya ke S1 melalui banyak jalur.Di antaranya UT 12.616 orang, Jalur formal konvensional 5.000 orang, PJJ berbasis ICT 1000 orang dan PJJ berbasis KKG 1.500 orang.
Dalam konteks NTT melalui universitas Nusa Cendana kupang dalam penjelasan Dekan FKIP Undana Petrus Ly (Kamis,10/8/2017 pukul 14.00) dikatakan bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 Undana melaksanakan program percepatan sarjana Program SKGJ pola PPKHB hanya sebagian kabupaten .
Sebanyak 7000 guru telah diwisuda. Namun di tahun 2017 tidak dibuka lagi kecuali ada penugasan kembali oleh Kementerian Pendidikan. Pada tataran demikian pemerintah kabupaten/kota perlu meresponnya untuk menjalin kerjasama dengan Undana dan kampus lainnya.
Sikap keberpihakan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam mengatasi persoalan 31 persen guru di NTT yang belum sarjana. Apabila para guru masa pensiunnya masih lama, tidak proaktif terhadap regulasi kompetensinya yang non sarjana lalu apa? Jawaban tunggal.
Sesegera mungkin diusulkan pensiun dini. Hal ini untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa sekaligus penghematan anggaran negara.*
