Perihal Wisata Nonton Paus di Lembata, Sebuah Terobosan atau?

Oleh: Charles Beraf, SVD
Direktur Detukeli Research Centre for Culture and Humanity

POS KUPANG.COM - Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata Provinsi NTT bekerja sama dengan The Nature Conservancy melaksanakan "Lokakarya Business Plan Wisata Menonton Paus di Provinsi NTT" pada Kamis, 15 Juni 2017 di Hotel Swiss -Berlin Kristal, Kupang.

Lokakarya yang dihadiri sebagian besar pimpinan SKPD dan akademisi ini mendorong upaya pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayah ini, terutama berkenaan dengan migrasi paus sperma (sperm whale) dan paus biru (blue whale), yang bisa menjadi obyek tontonan yang menarik.

Dalam Jumpa Pers di sela-sela lokakarya tersebut, Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, "Kita targetkan semoga tahun depan sudah bisa berjalan wisata menonton ikan paus ini sehingga NTT semakin dikenal oleh banyak orang tidak hanya wisata."

Baca: NTT Akan Kembangkan Wisata Menonton Ikan Paus

Lebih lanjut dia menegaskan lokakarya tersebut dimaksudkan juga untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat NTT melalui usaha wisata menonton ikan paus, sebagaimana di Lovina, Bali sudah berhasil menyelenggarakan "wisata nonton lumba-lumba".

Menurutnya perairan NTT sejak dulu kala memiliki habitat laut yang menjadi kawasan perlintasan 18 jenis paus termasuk dua jenis paus yang langka yakni paus Biru (blue whale/Balaenoptera Musculus) dan paus Sperma (sperm whale/Physeter Macrocephalus). Kedua jenis paus ini nantinya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan saat diselenggarakan wisata menonton ikan paus yang tentu saja akan diikuti banyak wisatawan. Diharapkan wisata menonton ikan paus akan memberikan konstribusi bagi upaya mewujudkan NTT sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia pada tahun 2018 (Sumber www.republika.co.id sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara).

Tema lokakarya di atas tampak selurus (seagenda) dengan gencarnya pemerintah provinsi NTT mempromosikan "wisata nonton paus" beberapa waktu lalu di Lamalera, Lembata-desa yang amat dikenal dengan tradisi penangkapan paus. Namun, lebih dari sekadar tema, "wisata nonton paus" tampaknya semacam proyek besar pemerintah, yang meski sebelumnya sudah `dilawan' berulang kali oleh beberapa aktivis dari komunitas adat pesisir, harus tetap dijalankan.

Baca: Narasumber dari Lima Negara Tampil dalam Seminar Internasional Ikan Paus

Ada apa dengan pemerintah? Ada apa pula laut kita selain hanya karena alasan pelarangan menangkap ikan paus, pari, dll oleh nelayan Lamalera sehingga alih-alih "wisata nonton ikan paus", jangan-jangan ada agenda lain yang tengah diupayakan untuk melenyapkan tradisi dan kebudayaan orang Lamalera secara perlahan tapi pasti. Ada apa dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTT? Urgenkah "wisata nonton paus" itu? Seberapa dalamnya sentuhan wisata beraroma kapitalis itu pada masyarakat, terutama mereka yang memiliki tradisi penangkapan paus seperti Lamalera?

Community Based Tourism
Pimrawee Rocharungsat dalam buku Building Community Capacity for Tourism Development (2008) menyatakan bahwa "the growth of community tourism perspectives is based on a growing awareness of the need for more resident-responsive tourism, that is, more democratic participation in tourism decision making by grass-roots members of a destination society" (hal.60).

Pembangunan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari masyarakat dan konteks di mana pembangunan itu dialamatkan. Partisipasi masyarakat, karena itu, menjadi hal yang niscaya, tidak hanya berkenaan dengan dampak pariwisata, tetapi juga sejak awal berkenaan dengan pengambilan kebijakan tentang pariwisata.

Baca: 8 Nelayan Lamalera Hilang Terseret Ikan Paus

Di NTT hal pelibatan, pun partisipasi masyarakat itu lebih dimungkinkan oleh karena banyak destinasi dan obyek pariwisata sangat melekat (dekat) dengan tradisi dari komunitas -komunitas lokal. Kedekatan dan atau kelekatan ini bukan tidak mungkin menjadi dasar dan referens bagaimana sebuah pembangunan pariwisata mesti dilaksanakan yang tidak bisa tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Di tengah derasnya arus kapitalisme yang berdaya menggerus sendi-sendi lokalitas dan tradisi masyarakat, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) menjadi suatu keharusan.

Tanpa mempertimbangkan sisi masyarakat (lokalitas dan tradisi) dan lebih mementingkan top down policy, apalagi beraroma kapitalis, pemerintah sebenarnya turut berandil merusak masyarakat. Virus perusakan yang paling kentara adalah komodifikasi -suatu virus yang menggoda masyarakat untuk tidak atau kurang melihat tradisi dan lokalitas sebagai hal yang perlu dijaga, melainkan lebih mementingkan uang (mamon). Tradisi dan lokalitas hanyalah jembatan demi mamon, dan bukan menjadi cerminan indentitas mereka.

Komodifikasi
Di NTT, pada ranah budaya, entah disadari atau tidak, praktek komodifikasi sudah dan tengah menggerusi lokalitas dan orisinalitas kebudayaan masyarakat NTT. Di Lamalera, Lembata -kampung yang terkenal dengan tradisi perburuan Paus itu, melaut kerap menjadi komoditi wisata bagi para nelayan. Semangat melaut malah melejit ketika mereka bisa terbayar oleh para turis.

Di Bena -Bajawa, menurut catatan Stroma Cole dalam Tourism, Culture and Development: Hopes, Dreams and Realities in East Indonesia (2007), orang menenun tidak terutama karena cara hidup mereka atau demi melanggengkan tradisi menenun, tapi terutama demi segepok uang dari para turis yang datang berkunjung ke Bena.
Kisah miris di Lamalera dan di Bena ini barangkali juga terjadi di daerah lain di NTT.

Entahkah hospitalitas orang-orang Larantuka menyambut para tamu menjelang Semana Santa sungguh menjadi bagian integral dari tradisi keagamaan itu, atau sebaliknya hanyalah apa yang dalam sosiologi pembangunan disebut sebentuk komodifikasi berlabel `religius' di tengah arus ekonomi uang? Entahkah Tarian Caci di Manggarai kini masih tetap an sich menjadi tradisi seni orang-orang Manggarai atau sebaliknya hanya sebuah `jualan' di saat para penari bisa terbayar?

Entah ya, entah tidak! Namun patut disadari bahwa hal komodifikasi adalah dampak yang memang sering sulit dihindari dari arus kapitalisme dewasa ini. Apa pun bisa jadi komoditi, bisa jadi uang. Kekayaan budaya pun bisa jadi uang. Dan demi uang, konsekuensi yang mungkin paling berat harus ditanggung adalah di satu pihak mengutamakan interese para customer, para turis, mereka yang beruang dan di lain pihak, orisinalitas dan identitas asali kekayaan budaya pun bisa dikorbankan.

Lalu, kalau demikian yang terjadi, apakah kita tetap juga lantang mengatakan masyarakat NTT memang sedang mewarisi kebudayaan leluhurnya? Sering kita dengar lontaran yang sangat klise, bahwa ekonomi masyarakat NTT bisa didongkrak antara lain melalui pariwisata budaya.

Hal itu kedengaran luar biasa, tetapi juga tersimpan logika kapitalis yang juga tak kalah luar biasa, seperti halnya pada industri pertambangan atau misalnya rencana `penyulapan' Pantai Pede di Labuan Bajo, yang gencar ditolak di NTT. Maka, demi uang, kekayaan budaya pun bisa dimodifikasi, dilakonkan seturut kehendak wisatawan atau mereka yang beruang dengan resiko sangat mungkin terjadi adalah orisinalitas nilai dari kekayaan budaya itu dapat tergerus. Ini serupa hukum pasar, hukum jual beli; bahwa apa yang kita punyai dan hanya bisa terjual sekurang-kurangnya bisa memenuhi apa yang menjadi harapan pembeli, pengunjung atau mereka yang beruang.

Hemat saya, cara pandang semacam itu mesti dibalik dengan melihat bahwa kekayaan budaya yang dimiliki adalah hal yang patut dijaga sebagai cerminan identitas kolektif masyarakat dan dihidupi sebagai cara hidup.

Dan, karena itu, sebagai konsekuensi dari penghidupan itu adalah antara lain bisa mendatangkan uang atau bisa mendongkrak ekonomi masyarakat NTT. Maka, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama kita di NTT adalah menghidupi budaya, bukan terutama demi uang, tetapi demi terjaganya orisinalitas nilai dan identitas kolektif masyarakat NTT. Lalu menjadi pertanyaan sekarang: apakah bisnis bernama "wisata nonton paus" pas dengan lokalitas dan tradisi NTT? *