Pilgub NTT dan Peran Parpol, Inilah Beberapa Hal yang Perlu Diketahui Pemilih di NTT

Oleh: Silvester Kian Witin, S.Fil

Wakil Ketua AGUPENA Cabang Flores Timur

POS KUPANG.COM - Tak K terasa masyarakat NTT kini akan memasuki momen-momen penting menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Banyak partai politik (parpol) mulai melirik tokoh yang pas untuk dicalonkan. Tak ketinggalan juga calon dan tokoh tertentu mulai melirik sejumlah partai sebagai kendaraan politiknya.

Seperti dilansir media, partai politik gencar melakukan konsolidasi serta konvensi di pelbagai daerah. Partai-partai kecil pun bernegosiasi untuk membentuk poros baru.

Pada prinsipnya masyarakat dan partai politik tak terpisahkan. Partisipasi politik masyarakat dapat disalurkan melalui wadah partai politik.

Partai Politik dan Perannya
Ada begitu banyak definisi tentang parpol. Namun demikian, dari keseluruhan definisi yang ada dapat dibuat kategori pengelompokkan secara garis besar dari pendekatan para ahli berdasarkan dua arus pendekatan utama, yaitu pendekatan kepentingan atau kekuasaan dan pendekatan ideolgi.

Kutub pendekatan yang pertama diwakili Max Webber yang mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan kekuasaan untuk merebut jabatan publik.

Pendekatan kedua diwakili Edmund Burke yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan memajukan kepentingan nasional berdasarkan prinsip ideologi. Mengacu pada Max Webber dan Burke, Mark Hagopian lalu membuat batasan yang lebih lengkap yang mempertemukan dua kutub pendekatan itu, bahwa partai merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi penentuan beserta karakter pola kebijakan publik (public policy) dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau melalui partisipasi rakyat dalam pemilu (Hagopian, 1978:302).

Dari formulasi definisi Hagopian, ada dua hal mendasar. Pertama, tujuan parpol adalah mempengaruhi kebijakan publik. Kedua, faktor ideologi dan kekuasaan merupakan dua hal yang berpengaruh terhadap pembentukkan dan aktivitas partai.

Dalam hal ini terlepas dari posisinya berada dalam lingkaran atau di luar pemerintahan. Ada partai yang mungkin lebih menekankan aspek kekuasaan atau kepentingan dalam upaya mencapai tujuan. Di sisi lain, ada partai yang lebih mengutamakan aspek ideologinya. Ada juga partai yang berupaya memadukan kedua kutub pendekatan: kepentingan dan ideologi sekaligus. Maka eksistensi parpol dalam konteks ini dapat dilihat dalam dinamika sistem politik, apakah cenderung mengutamakan kekuasaan, ideologi atau keduanya.

Di sini penulis lebih memfokuskan perhatian pada integrasi kedua kutub pendekatan dengan memperhatikan nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
Partai politik harus ada dan memiliki beberapa fungsi utama: Pertama, sebagai sarana komunikasi politik.

Partai merupakan titian penghubung antara pemimpin (the rulers) dan yang dipimpin (the ruled). Parpol harus ikut serta dalam mensosialisasikan rancangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai juga harus menjadi wadah yang dapat menerima, menampung, merumuskan serta meneruskan tuntutan dan aspirasi masyarakat (rakyat) kepada pemerintah. Dengan demikian partai politik dapat menjadi artikulasi kepentingan, kebutuhan dan aspirasi aneka kelompok sosial.

Kedua, parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Melalui kegiatan ini partai dapat meningkatkan kesadaran politik dan menggalakkan keterlibatan politik. Ketiga, parpol sebagai sarana rekruitmen politik. Di sini partai berusaha merekrut anggota yang memiliki loyalitas dan pengabdian terhadap partai yang selanjutnya dapat dan bisa diorbitkan menjadi seorang pemimpin.

Menurut William Chang, dewasa ini kita sangat membutuhkan parpol atau politisi yang mendahulukan kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi, kelompok yang bersangkutan. Pembenahan utama dan signifikan yang perlu dilakukan partai ialah mengintegrasikan rasa tanggung jawab moral. Kualitas hidup moral seorang elite partai dapat ditakar dari rasa tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang diembaninya.

Bila para elite politik mampu menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat atau konstituen partai dengan mengutamakan kepentingan bersama, maka para elite partai itu telah menunjukkan kualitas hidup moral yang dapat diandalkan.