Poin Pemimpin dan Koin Politik: Menatap Politik 2018

Poin Pemimpin dan Koin Politik
Menatap Politik 2018

Oleh: Lasarus Jehamat
Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

MARI sejenak meninggalkan hiruk-pikuk politik 2017. Meski belum tuntas karena masih berproses, mata dan perhatian kita harus tetap menatap ke depan. Jika tahun ini, di Provinsi NTT, pemilukada dilaksanakan di tiga daerah otonom, di tahun 2018, terdapat 11 daerah yang akan melakukan pemilukada. Tahun depan, 10 kabupaten akan melaksanakan pemilukada dan di tingkat provinsi, pemilukada juga dilakukan dalam rangka pemilihan gubernur.

Sepuluh kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 2018 itu adalah Kabupaten Alor, Ende, Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan.

Itulah alasan mengapa kemudian, fokus elemen prodemokrasi harus segera bergerak. Tidak untuk melupakan ketiga daerah yang tengah melakukan pemilukada tetapi mempersiapkan diri agar pemilukada di sepuluh wilayah kabupaten dan di tingkat provinsi berjalan lancar.

Moralnya jelas. Kita ingin agar kontestasi yang akan dilakukan tahun depan itu berjalan tidak hanya lancar secara teknis tetapi juga yang paling penting, menyentuh soal-soal urgen masyarakat. Maka artikel ini bertujuan agar, jika berkenan, bisa menjadi pemantik diskusi elemen prodemokrasi agar demokrasi benar-benar menjadi jiwa dan roh masyarakat kita. Bahwa politik tidak hanya sampai di tingkat mendapatkan kekuasaan tetapi sampai di proses perumusan kebijakan prorakyat. Karena itu maka merumuskan karakter pemimpin dan kepemimpinan menjadi penting dan amat urgen.

Diskusi tentang pemimpin dan kepemimpinan di NTT memang menarik untuk diikuti. Sebab, di wilayah ini, belum ada satu kepala daerah yang bisa dijadikan panutan, katakanlah seperti Ahok-nya NTT. Padahal, NTT terkenal sebagai daerah yang sangat miskin. BPS (2016) menempatkan NTT sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

Pertarungan Poin dan Koin
Wacana pemimpin dan kepemimpinan menjadi menarik untuk kembali didiskusikan takkala entitas manusia hidup dengan manusia lain dalam sebuah kelompok. Kepemimpinan kemudian tidak lagi menjadi monopoli kajian beberapa bagian keilmuan seperti manajemen dan bisnis serta organisasi. Kepemimpinan menjadi wacana yang terus didiskusikan ketika manusia individu harus bermain di ruang social kehidupannya.

Dalam konteks seperti itu, diskusi pemimpin di ruang politik menjadi perlu dan laik dilakukan. Banyak gugatan di sini. Gugatan terutama karena politik memang berhubungan erat dengan aspek kepemimpinan itu. Karena itu, oleh beberapa kalangan, wacana kepemimpinan tidak perlu lagi didiskusikan dalam politik.

Dengan kata lain, kepemimpinan menjadi perkara final untuk konteks politik oleh beberapa pihak. Sebab dasarnya jelas. Bahwa kontestasi politik adalah instrumen mencari dan menakar elit yang akan menjadi pemimpin yang disebut pemimpin politik itu.

Atas alasan itulah, banyak pihak menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mengikuti kontestasi politik. Untuk dan atas nama kepemimpinan, banyak orang harus melakukan banyak cara agar dapat mencapai puncak tertinggi kepemimpinan itu.

Masalahnya adalah apakah setiap yang berkontestasi itu memiliki visi kepemimpinan yang jelas? Apakah semua mereka memiliki visi dan membumikan misi yang berujung pada kesejahteraan bersama?

Menarik untuk melacak kasus beberapa calon yang pernah terlibat dalam beberapa kontestasi. Menurut cerita beberapa teman, banyak sekali calon yang terpaksa mengeluarkan puluhan milyaran rupiah untuk proses politik tertentu. Padahal, jika dihitung dengan agak rinci, gaji seorang kepada daerah (bupati misalnya) tidak sampai di angka itu.

Atas dasar realitas seperti itu maka ada dugaan, beberapa entitas yang mencalonkan diri dan ikut dalam setiap kontestasi, moralnya bukan karena poin tetapi lebih karena koin. Fakta itu hanya dapat dijelaskan dengan memahami relasi kekuasaan Marx. Bahwa dalam politik, kekuasaan berhubungan tidak saja dengan kekuasaan tetapi terutama dengan uang.

Meminjam Marx, aspek utama di sana adalah akumulasi modal. Sebaliknya, dalam dunia kepemimpinan,  yang dikejar adalah poin. Poin di sini harus dibaca dalam konteks nilai. Sebuah nilai adalah sesuatu yang dikejar karena memiliki kebaikan dan kelebihan lainnya.