Publik Semakin Rasional dalam Memilih
Preferensi publik menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih pada Pilkada 2017 mulai bergeser
lihat foto
POS KUPANG.COM -- Preferensi publik menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih pada Pilkada 2017 mulai bergeser, dari motif primordialisme menjadi lebih rasional.
Motif-motif kesamaan suku dan agama yang selama ini mendominasi rasa suka publik kepada para calon mulai melemah pengaruhnya.
Publik mulai menempatkan rekam jejak atau prestasi yang baik sebagai aspek penting bagi sosok yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Munculnya sejumlah gubernur dan bupati/wali kota dengan segudang prestasi memperbaiki kondisi daerah mereka menjadi acuan baru publik.
Para kepala daerah ini tak hanya mendobrak jarak sosial yang terpaut jauh antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga mampu mengakselerasi kerja birokrasi di daerah sehingga lebih cepat bekerja.
Di bawah kepemimpinan mereka, relasi kepala daerah dengan rakyat menjadi lebih akrab. Sementara birokrat menjadi lebih profesional dan ramah melayani masyarakat. Sosok-sosok ini menciptakan imaji baru pemimpin ideal bagi sebagian masyarakat.
Beberapa di antaranya kisah sukses Joko Widodo (Wali Kota Surakarta), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), dan Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung).
Sosok-sosok ini mampu mengembangkan gaya kepemimpinan populis yang merakyat dan tak berjarak.
Kedekatan tersebut dibangun melalui intensitas blusukan yang tinggi dan gaya komunikasi yang lugas (low level communication).
Aspek "memiliki rekam jejak/prestasi yang baik" merupakan kriteria yang dinilai penting oleh publik. Jajak pendapat Kompas, pekan lalu, mengungkapkan, hampir semua responden (95,7 persen) memilih kriteria calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak/prestasi baik.
Dari penilaian "penting" ini, 31,4 persen mengakui aspek rekam jejak sangat penting, dan 64,3 menjawab penting.
Kriteria yang dianggap penting untuk mendapatkan gambaran sosok pemimpin ideal adalah kesantunan.
Sikap santun ini menggambarkan kualitas kepribadian seorang calon yang menjadi daya pikat publik.
Sebanyak 90,8 persen responden menyatakan, kesantunan calon kepala daerah merupakan aspek penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.
Kriteria kesamaan agama yang selama ini mendominasi preferensi publik menentukan pilihan calon kepala daerah, dalam jajak pendapat ini terlihat mulai lemah pengaruhnya.
