Full Day School dan "Macan Ternak"

Tentu fenomena "macan ternak" ini, di satu sisi dapat menjadi peringatan bahwa negara harus dapat menjamin rasa aman, dan menyediakan pendidikan nasional yang baik secara merata.

Di sisi lain, fenomena ini mengingatkan kita betapa pendidikan dan keluarga urban itu sangatlah terekat dalam nilai dan kepentingan ekonominya.

Revitalisasi Keluarga Indonesia

Negara harus berperan di dalam menggerakkan keluarga-keluarga Indonesia untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya di tengah tuntutan ekonomi dan keterbatasan partisipasi orangtua.

Namun pendidikan ini bukanlah pertama-tama didasari kepentingan reproduksi kelas sosial, namun harus berfokus pada pendidikan yang membangun "jiwa" anak.

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, sangatlah tidak adil dan tidak bijak bila sebagai orangtua dan pendidik kita sudah mengkondisikan anak tentang pilihan profesi masa depan, ambisi orangtua, demi mobilitas sosial keluarga.

Pendidikan yang membangun jiwa anak inilah sebenarnya tugas besar dan fokus dari Mendikbud Muhadjir Effendy.

Rasa aman, pendidikan yang merata, kesejahteraan ekonomi, dan perhatian pada keluarga, anak-anak dan orang muda seharusnya menjadi perhatian besar pemerintah Presiden Jokowi di dalam mendukung pendidikan semacam ini.

Revitalisasi nilai dan peran keluarga Indonesia harus menjadi fokus besar pemerintahan ini bila masih concern dengan Revolusi Mental.

Presiden dan Mendikbud hendaknya tidak terjebak pada strategi-strategi mikro di dalam mengurusi pendidikan nasional, tetapi juga harus berani membenahi nilai fundamental dalam pendidikan, yaitu fungsi dan peran keluarga.

Dengan kondisi masyarakat sekarang, fungsi dan peran keluarga sudah lama hancur digilas roda dan pertumbuhan ekonomi.

Fenomena "macan ternak" memberikan gambaran betapa keluarga Indonesia itu sedang "sekarat" diterpa tuntutan hidup dan gaya hidup urban-modern yang kapitalistik, serta juga terancam dari ketidakadilan pembangunan dan sistem ekonomi yang ada, serta absennya hukum dan wibawa/integritas aparat terhadap kejahatan.

Kebijakan pendidikan dasar dan menengah haruslah berakar pada fungsi dan peran keluarga. Kalau pemerintah dan keluarga Indonesia masih tergoda untuk semata-mata menempatkan pendidikan nasional demi kepentingan ekonomi, maka kebijakan dan praktik pendidikan kita tidak akan mengubah banyak hal fundamental.(Augustinus Widyaputranto/kompas.com)