Mengurai Konflik Pembangunan Waduk Lambo

Melalui Pendekatan dan Paradigma Pembangunan
Oleh Giorgio Babo Moggi
Staf BAPPEDA Provinsi NTT

POS KUPANG.COM - Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang berada di kawasan pinggiran -terluar, terdalam, dan terpencil -mendapat prioritas pemerintahan Jokowi-JK selain beberapa wilayah di kawasan Timur Indonesia. Berbagai mega proyek dibangun.

Salah satu yang menjadi perhatian serius Jokowi-JK adalah pembangunan tujuh bendungan atau waduk di NTT. Dua waduk sedang dalam proses pengerjaan, yakni waduk Raknamo (Kabuapten Kupang) dan bendungan Rotiklot (Belu). Sedangkan tahun 2016, dalam perencanaan dan persiapan pembangunan dua waduk di Flores, yaitu Waduk Lambo (Nagekeo) dan Waduk Napung Gete (Sikka).

Menindaklanjuti rencana pembangunan waduk Lambo dan Napung Gete, pada penutupan Musrenbang RKPD Provinsi NTT 2016, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengimbau para bupati untuk menyiapkan lahan yang bersih atau bebas dari konflik.

Cultural Approach
Rencana pembangunan Waduk Napung Gete mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Tidak demikian dengan rencana pembangunan Waduk Lambo. Perbedaan pandangan memicu perdebatan yang panjang dan melelahkan. Hal ini ditangkap dari berbagai pemberitaan media, adanya penolakan atau resistensi dari masyarakat setempat.

Tidak ada pembangunan tanpa resistensi masyarakat. Setiap program pembangunan akan memicu pro dan kontra. Inilah wajah alam demokrasi Indonesia yang didorong oleh sikap critical thinking masyarakat. Karena setiap pembangunan akan melahirkan dua sisi dampak yang bertentangan, yakni sisi positif dan sisi negatif. Keuntungan versus kerugian. Itulah yang sedang terjadi di Lambo dan sekitarnya. Kalkulasi untung-rugi menjadi taruhan. Bukan saja memperhitungkan keuntungan atau kerugian secara materil, melainkan hal-hal yang bersifat imateril.

Untuk mengurai berbagai persoalan atau konflik pembangunan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya pendekatan budaya (cultural approach). Dalam lingkup masyarakat tertentu memiliki pola pendekatan budaya yang kerap dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakatnya.

Masyarakat Nagekeo misalnya memiliki ruang yang disebut bhabo, yaitu pola penyelesaian masalah melakukan perundingan yang melibatkan masyarakat adat dan perangkat adanya seperti kepala suku dan pemegang hak ulayat dalam sebuah forum atau loka adat. Pemerintah harus hadir dan memanfaatkan media ini bersama semua komponen masyarakat untuk mencapai kata mufakat pembangunan Waduk Lambo.

Momentum bagi NTT
Bhabo menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat pembangunan Waduk Lambo. Karena masyarakat Lambo (Nagekeo) berakar pada budaya. Pemerintah wajib mendengar berbagai tuntutan masyarakat sembari mencari dan memberikan solusi yang tepat dan proporsional.

Konflik atau pertentangan pembangunan Waduk Lambo harus segera mencapai titik temu. Berbagai upaya atau pendekatan harus menghasilkan solusi. Mengingat arah kebijakan pembangunan nasional memberikan banyak peluang bagi masyarakat NTT termasuk masyarakat Nagekeo. Jokowi-JK menyadari seutuhnya, selain kelautan sebagai potensi yang menjadi sumber kekayaan dan kebanggaan NTT, potensi daratan sangat menjanjikan bagi masa depan masyarakat NTT.

Karena itu, kebijakan pembangunan tujuh waduk di NTT untuk membangkitkan kedaulatan pangan dan sektor lainnya harus mendapat dukungan penuh masyarakat.

Nawacita Jokowi-JK adalah momentum bagi kita untuk menangkap segala peluang program pembangunan. Pembangunan tujuh waduk adalah buah dari momentum yang sementara dan akan kita dapatkan sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK. Momentum itu tidak datang untuk kedua kali. Kalaupun ia akan datang, kita harus menunggu dalam rentang waktu yang lama. Dan sangat disayangkan jika konflik Waduk Lambo tanpa titik temu atau tidak menghasilkan alternatif lain sehingga mega proyek itu berlalu dari Nagekeo.

Hal ini akan memperburuk tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah Nagekeo dan masyarakatnya karena dianggap tidak dapat saling bekerja sama.

Money Follows Program
Untuk mewujudkan Waduk Lambo, selain melakukan pendekatan budaya (cultural approach), pemerintah dapat melakukan pendekatan berbasis strategi pembangunan, yaitu pendekatan holistik-tematik, yaitu pencapaian sasaran prioritas dari satuan kerja/unit kerja lain harus berkoordinasi dengan multi satuan kerja/unit kerja. Misalnya, untuk mencapai pembangunan waduk yang merupakan program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo.

Selain itu, pendekatan integratif, yaitu pembangunan harus dilakukan secara integratif. Sebagai contoh, pencapaian pembangunan waduk perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produksi ikan tawar, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya, konektivitas darat dan sebagainya (kombinasi berbagai program/kegiatan).