Adakah Politik Dinasti di Kota Kupang?

Oleh Fredryk Tokan
Warga Lembata, Tinggal di Lewoleba

POS KUPANG.COM - Membaca opini yang berjudul, "Bahaya Politik Dinasti", yang ditulis oleh Lasarus Jehamat, seorang Sosiolog Undana, yang dimuat dalam Harian Pos Kupang tanggal 7 Mei 2016, di mata penulis harus diapresiasi sebagai sebuah peringatan (warning) adanya politik dinasti seorang Frans Lebu Raya.

Menarik, ulasan sang Sosiolog Undana tersebut, dengan melihat seorang Selly Tokan berdasarkan ulasan genealogi politik dan etnopolitik, sedangkan konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut penulis, bukan semata-mata terpatri pada kedua konsep tersebut.

Konteks pemenangan politik Pilkada adalah sebuah realita kalkulasi politik yang memberikan ruang dan potensi partai politik untuk menempatkan kadernya untuk dapat memenangkan pertarungan politik. Sebuah pertanyaan sederhana penulis adalah apakah dengan pendekatan genealogis dan etnopolitik seorang Frans Lebu Raya dapat meyakinkan PDIP untuk memenangkan Pilkada Kota Kupang? Apakah dengan menetapkan seorang Selly Tokan sebagai wakil walikota Kupang oleh DPD PDIP NTT telah membenarkan sebuah pelabelan politik dinasti Frans Lebu Raya? Apakah hak politik Frans Lebu Raya tak terkalahkan oleh para kader PDIP lainnya ataukah PDIP NTT adalah personifikasi seorang Frans Lebu Raya?

Definisi dinasti, secara leksikologi atau definsi menurut kamus, adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Secara harafiah dinasti dapat diartikan kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat. Politik dinasti menurut A.G.N. Ari Dwipayana (seorang Dosen Ilmu Politik UGM) sebuah gejala neopatrimonialistik, sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik (kekuasaan) berdasarkan ikatan genealogi, ketimbang merit system dalam menimbang prestasi guna meraih kekuasaan politik.

Pola perekrutan penguasa lama (Patrimonialistik) ditunjuk, sedangkan pola perekrutan penguasa baru dapat diatur (setting) dengan jalur politik prosedural (Neopatrimonialistik).
Politik dinasti di mata penulis dapat dikonsepkan sebagai sebuah gambaran adanya simpul kekuasaan dalam sebuah kendali benang merah ikatan kekerabatan. Atau politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau kekerabatan.

Terkait dengan realitas politik dalam kekuasaan lokal NTT, sebuah pertanyaan sederhana adalah adakah selain Selly Tokan, seorang Frans Lebu Raya menempatkan kader-kader partai yang diduga memiliki kekarabatan secara genealogis? Dalam konteks kemenangan partai politik dalam Pilkada NTT, adakah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dimenangkan oleh PDIP atau yang diusung oleh PDIP bersama partai politik lainnya memiliki hubungan genealogis atau etnopolitik dengan seorang Frans Lebu Raya?

Bahaya Politik Dinasti (Frans Lebu Raya), menurut penulis, adalah sebuah peringatan (warning) dari sang sosiolog yang berlebihan, sehingga tergambar kekhawatiran akan adanya kemenangan partai politik (PDIP) dalam sebuah pertarungan politik yang prestisius dalam konteks NTT. Kota Kupang adalah sebuah barometer politik yang prestisius, sehingga setiap partai politik maupun para pengamat yang berkepentingan turut memainkan isu politik dalam memenangkan perhelatan politik Pilkada yang bergensi tersebut.

Isu bahaya politik dinasti mungkin dapat dianggap menjadi senjata ampuh untuk mematahkan politik PDIP dalam Pilkada Kota Kupang sekaligus mengisyaratkan memangkas Selly Tokan dalam kancah politik Pilkada Kota Kupang. Isu ini pun di mata penulis sekaligus menjadi sebuah tantangan dan refleksi tersendiri untuk PDIP dalam perhelatan politik ke depan.

Seorang John Rawls, sang filsuf politik dan filsuf moral dengan teori keadilan (A Theory of Justice) berpendapat bahwa kebebasan berpolitik (dipilih/memilih) memiliki nilai yang sebanding dengan kebebasan berpikir, berkeyakinan, berorganisasi dan mempertahankan hak milik asali manusia.

Selain itu, terpilihnya seorang Selly Tokan bukanlah seorang yang dihasilkan dengan pola perekrutan yang instan, melainkan keputusan rapat DPC PDIP ataupun karena hitungan genealogis atau etnopolitik semata-mata seorang Frans Lebu Raya, melainkan keputusan rapat DPC PDIP Kota Kupang. Seorang Selly Tokan adalah seorang kader partai, secara struktural yang bersangkutan adalah sekretaris DPC PDIP Kota Kupang.

Selain itu, yang bersangkutan adalah seorang Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Kupang hasil Pemilu legislatif 2014. Sang Ketua DPC PDIP Kota Kupang telah didaulat untuk menjaga gawang DPRD Kota Kupang, maka secara pantas dan logislah sang sekretaris dengan kesepakatan forum terhormat didaulatkan untuk menjadi petarung politik Pilkada. Tak ada makan siang yang gratis, tak ada kerja jabatan struktural partai yang perdeo.

Terlepas dari itu semua, seorang Selly Tokan pun memiliki kebebasan berpolitik (memilih/dipilih) yang merupakan hak asali atau hak dasar sebagai individu dalam hidup sebagai warga negara.

PDIP rela menempatkan diri pada posisi wakil walikota pada perhelatan Pilkada Kota Kupang, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah PDIP tidak mampu menghadirkan seorang calon walikota untuk bersaing dengan seoarang Yonas Salean atau seorang Jefri Riwu Kore dan paket lainnya? Partai politik sebesar PDIP dan telah memiliki segudang pengalaman dalam Pilkada tentu memiliki kalkulasi politik tersendiri. Pilihan menempatkan kader PDIP nomor 2 pada Pilkada Kota Kupang, tentu menjadi sebuah kalkulasi politik PDIP tersendiri dalam grand design politik NTT
khususnya dan Indonesia umumnya.

Kepiawaian seorang pemimpin partai atau politisi dalam sebuah perhelatan politik Pilkada dapat dilihat ketika menggelindingkan bola sang paket calon dalam perhelatan politik tersebut. Kemahiran tersebut diuji dalam memainkan strategi politik dalam menggapai suatu kekuasaan. Menurut Hans Kelsen, politik harus dilihat sebagai sebuah cara manusia (politisi) untuk mencapai tujuan (termasuk kekuasaan). Ketika politik berkaitan dengan cara, seorang politisi tentu tidak hanya melihat selembar kertas dukungan dalam setiap realitas perhelatan politik. Seorang politisi harus mampu membaca realitas politik demokrasi dan perhelatan politik yang jauh lebih besar, dan sedapat mungkin berpikir dan berusaha memenangkan setiap perhelatan politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Seperti kita ketahui selain perhelatan politik Pilkada Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Lembata 2017, dalam waktu dekat partai politik mengikuti Pilkada Gubernur 2018, Pemilu legislatif 2019 dan Pemilu Preiden 2019. Seorang politisi (pemimpin partai politik) pasti akan berpikir bagaimana strategi memenangkan setiap perhelatan politik tersebut. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk memainkan dan mengendalikan ritme politik NTT guna mendapatkan kekuasaan pada setiap peristiwa politik.

Mendapatkan hasil yang maksimal tentu harus pandai mengatur strategi, cara dan bersikap pragmatis seperti sedikit merunduk untuk menempatkan posisi jabatan nomor 2 Pilkada Kota Kupang. Tetapi itulah berpolitik, tidak harus menggapai yang puncak kalau memang sulit jalannya, tetapi cukuplah berpikir pragmatis untuk dapat memenangkan setiap peristiwa politik.

Secara ideal setiap partai besar pasti mengincar jabatan puncak nomor 1 dalam setiap Pilkada, tetapi kadang perlu strategi dan jalan yang panjang untuk menikmati manisnya hasil berpolitik yang jauh lebih besar. Berpolitik harus pandai menyembunyikan hasrat dan harus bersikap pragmatis. Berpolitik tidak bisa hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan, berpolitik harus piawai bermain di atas arus politik untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan pada setiap perhelatan politik.

Selain kalkulasi politik kemenangan Pilkada, PDIP telah berpikir jauh untuk menata adanya sistem pengkaderan partai terkait dengan hadirnya regulasi yang membatasi, "seorang yang memangku jabatan pemerintahan (DPR/DPRD) harus mundur dari jabatan DPR/DPRD ketika maju dalam Pilkada". PDIP telah menorehkan sebuah catatan penting bagi setiap partai politik dalam menyiapkan kader yang semata-mata kelak untuk seorang legislator dan kelak menjadi seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terpenting dari semuanya adalah bagaimana memenangkan politik PDIP dalam Pilkada Kota Kupang, karena akan menjadi barometer pertarungan politik PDIP dalam perhelatan politik ke depan lainnya.

Akhirnya, mari pilih kepala daerah dengan nurani dan sikap rasionalmu, yang terbaik untukmu terbaik untuk rakyat; kepada para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, selamat bertarung. Kami menanti kemenanganmu dengan ksatria, kalah sudah pasti, menang butuh perjuangan.*