Satu Jam Bersama Presiden Joko Widodo

Menurut Gubernur NTT Frans Lebu Raya, waduk Rotiklot yang terletak di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu itu merupakan yang terbesar ketiga di NTT setelah waduk Tilong dan Raknamo di wilayah Kabupaten Kupang.

Waduk Rotiklot yang dibangun di atas areal seluas 86 hektare dengan daya tampung 2,9 juta kubik itu, menggunakan dana APBN sebesar Rp450 miliar. Waduk tersebut dirancang untuk pengendali banjir, kebutuhan listrik, pertanian, sawah dan objek pariwisata.

Dari tujuh waduk yang akan dibangun di NTT tersebut, dua di antaranya sudah terealisasi, yakni waduk Raknamo di Kabupaten Kupang dan waduk Rotiklot di Kabupaten Belu.

Sementara lima waduk sisanya yang belum terealisasi, masing-masing waduk Kolhua di Kota Kupang, waduk Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, waduk Napunggete di Kabupaten Sikka, waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo dan waduk Manikin di Kabupaten Kupang.

"Waktu saya di Labuan Bajo, masyarakat di sana juga minta bangun waduk, karena dengan adanya waduk, para petani setempat bisa menanam dua sampai tiga kali dalam setahun. Kalau hanya mengharapkan hujan, yach..hanya sekali saja dalam setahun," katanya.

Dari sisi ini, Presiden Jokowi merasa penting pembangunan waduk di NTT yang topografis wilayahnya tergolong kering dan gersang, akibat musim hujannya hanya berlangsung empat bulan dalam setahun, dengan delapan bulan sisanya merupakan musim kemarau.

Tanah dan Listrik

Menurut Presiden Jokowi, NTT sebenarnya banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di sini, namun kendala utama yang mereka hadapi, adalah persoalan tanah ulayat dan masih minimnya ketersediaan energi llistrik.

Persoalan tanah di NTT, biasanya muncul ketika lahan tersebut sudah bernilai ekonomi. Artinya, ketika ada investor yang mengincar sebuah areal untuk kepentingan investasi, muncullah aksi klaim-mengklaim dari para pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut.

Para investor akhirnya memilih jalan untuk hengkang, karena tidak ada kepastian hukum atas status tanah tersebut. Hampir sebagian besar kawasan di wilayah timur Indonesia memiliki problem yang sama, yakni status hukum atas tanah dan persediaan energi listrik yang masih terbatas.

Dari titik ini, Presiden Jokowi memandang penting untuk mendiskusikan persoalan tanah dengan para kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat setempat guna mencari jalan pemecahannya, agar bisa menggiring para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia Timur.

"Saya pernah coba di wilayah Papua, dimana anak-anak suku dan masyarakat setempat dilibatkan dalam kegiatan proyek di atas lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat tersebut. Dan, ternyata tidak ada masalah. Mungkin inikah resepnya," kata Jokowi dalam nada tanya.

Dari sisi energi listrik, Presiden Jokowi juga menyadari bahwa persediaan listrik di NTT memang masih terbatas, sehingga menjadi salah satu kendala bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

"Dalam waktu dekat, kita akan datangkan lagi kapal listrik berdaya 60 MW untuk mengatasi kekurangan energi listrik di daerah ini, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya, karena pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, rasanya belum terlalu memadai," katanya.

Pembangunan instalasi PLTS di Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang sebesar 5 MW itu sudah mampu melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya sampai 5.500 rumah tangga. "Perlahan-lahan kita sudah mulai mengatasi masalah ini, karena secara nasional, kita juga masih kekurangan energi listrik," katanya menambahkan.