Selasa, 7 April 2026

Asal Bapak Senang

Gubernur/bupati/walikota cenderung mengabaikan profesionalitas, kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang dalam pengangkatan direktur sebuah RS.

Editor: Benny Dasman

OBAT habis, oksigen habis, tempat tidur tidak ada, dokter ahli dan lainnya sibuk di tempat praktek, lingkungan kotor, ketenangan pasien terusik pengunjung. 'Nada- nada' minor ini identik dengan lingkungan rumah sakit kita. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, pengunjung membawa periuk dan memasak di rumah sakit. Pasien bukannya cepat sembuh, justru sebaliknya, tambah sakit, karena lingkungan tidak mendukung. Belum lagi pelayanan petugas yang mahal senyum. Muka angker. Kerja apa adanya. Tidak tulus. Yang penting dapat gaji. Tak boleh kurang satu rupiah pun.

Media ini pernah memberitakan bahwa di RSUD Lewoleba, Kabupaten Lembata, gara-gara obat habis seorang pasien harus kehilangan nyawa. Keluarga yang berupaya membeli obat di Larantuka dan Kupang, tidak berhasil karena jaraknya cukup jauh. Kejadian serupa terjadi di Kefamenanu. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit setempat harus meminjam infus dari pasien lainnya. Apa yang terjadi? Pasien meninggal. Keluarga pun protes. Ke mana? Hanya air mata yang tumpah.

Buruknya pelayanan di rumah sakit milik pemerintah hampir terjadi di seantero NTT. Hal ini terjadi karena lemahnya manajemen dan lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat. Di RSU Prof. Dr. WZ Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan di NTT, juga kerap mengalami hal serupa. Obat habis, oksigen habis, dokter ahli sering meninggalkan tugas dan sibuk di tempat praktek merupakan lagu lama yang sering terdengar. Mengapa hanya terjadi di rumah sakit pemerintah? Ini soalnya.

Jika dicermati lebih jauh, buruknya pelayanan juga karena pengangkatan direktur dan penempatan dokter-dokter lebih karena kepentingan politik, balas jasa, bukan karena kompetensi dan keahlian. Faktor kepemimpinan, apalagi. Dikesampingkan.
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan mengutamakan otonomi  daerah cenderung merusak tatanan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur/bupati/walikota cenderung mengabaikan profesionalitas, kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang dalam pengangkatan direktur sebuah rumah sakit milik pemerintah. Karena itu, direktur yang diangkat cenderung mencari muka, bekerja asal bapak (atasan) senang dan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Payah!*

Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved