Thomas Antonius Tho, Tinggalkan Kuliah demi Bank NTT

Jadi situasi saat itu sulit juga?
Jadi pada tahun setelah adanya devaluasi rupiah itu bank terasa berat sekali karena bank harus membayar operasional pegawai di kantor pusat ini kemudian kantor cabang di Maumere dan kantor cabang di Atambua. Karena dengan nilai rupiah yang turun dari Rp 1000 menjadi Rp 1. Akhirnya pada tahun 1970, kita usul untuk perubahan susunan pengurus pegawai. Jadi waktu itu jadi direksi tahun 1962-1974 itu pak Jusuf sendiri kemudian tahun 1964 diangkat lagi pak Djukatana yang merupakan pegawai yang ditarik dari Sumba Barat. Djukatana ini adalah sarjana ekonomi baru tamat dari UI. Dia ditarik untuk diperbantukan di sini.  Jadi kami bertiga, saya, pak Jusuf dan pak Djukatana ini yang memimpin bank ini saat itu.

Tahun 65 terjadi devaluasi rupiah. Bagaimana Anda dan pimpinan lainnya mempertahankan bank ini tetap jalan?
Jadi kami bertahan dengan apa yang ada, tidak ada koperasi kredit baru karena kredit baru juga macet.  Kemudian Gakowan pada tahun 1964 sudah dibekukan akibat intevensi politik, karena waktu itu koperasi hewan dipimpin oleh Kanis Parera yang saat itu juga Ketua Partai Katolik di NTT. Jadi ada permainan politik dari PKI dan Partai Nasional Indonesia yang menggunakan kantor koperasi membekukan koperasi ini, jadi uang itu tidak bisa kembali dari sana. Hanya perlu proses panjang untuk menagih lagi di pedalaman, tapi susah sekali. Sementara koperasi kopra waktu itu mandek karena koperasi tidak bisa lagi membeli kopra langsung ke petani karena pedagang juga sudah bisa membeli langsung kopra. Jadi waktu itu kita bertahan dengan tidak memberikan kredit, paling satu dua  kredit perorangan atau pegawai.
Bukan itu saja, pada tahun 1966, Pak Jusuf ditarik ke Jakarta oleh Frans Seda yang saat itu sudah diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan. Pak Jusuf ini oleh Pak Frans Seda diangkat menjadi staf ahli Menteri Keuangan.
Waktu BPD kehilangam SDM, ditunjuklah pak Djukatana sebagai direktur utama dan S Ndun menjadi direksi. S Ndun ini baru saja pensiun dari jabatan Sekda Propinsi NTT. Jadi kami bertiga yaitu pak Djukatana sebagai direktur utama dan Pak ST Ndun dan saya.

Sampai kapan posisi seperti itu?
Tahun 1970-1971 dilakukan rasionalisasi lagi, jadi ada enam atau tujuh pegawai yang diberhentikan dan ditarik ke propinsi termasuk saya dan pak Djukatana. Kemudian ditunjuk pak Servas Berek satu-satunya menjadi direktur saja, tapi sekitar tahun 1972-1973, Servas Berek diangkat lagi menjadi Bupati Belu. Sehingga vakum lagi. Ditunjuk lagi Pak Rodriques dan Musa Pellokila untuk memimpin BPD. Tapi perkembangan saat itu berat sekali karena modal kurang karena pemerintah daerah sendiri tidak menambah modal. Jadi Bank NTT dibiarkan berjalan sendiri.

Bagaimana kondisi bank sejak 1965-1970?
Masalah yang paling berat adalah operasional, karena kita harus tetap bayar pegawai. Semetara modal yang disetor atau modal yang ada tinggal beberapa ribu saja. Tapi kita tetap upayakan agar pegawai mendapat gaji yang layak. Jadi kalau devaluasi itu nilai Rp 10 ribu menjadi  Rp 1. Namun, gaji pegawai kita potong sesuai devaluasi, jadi kalau sebelunya dia terima gaji itu Rp 10 ribu maka setelah devaluasi dia terima Rp 10 - Rp 15.  Nah beratnya di situ. Kita juga harus membiayai tiga kantor, untungnya kantor cabang ini disiapkan oleh Pemda.

Gedung saja sudah, bagaimana dengan kendaraan?
Kendaraan waktu itu tidak ada, jadi operasional kita dengan jalan kaki saja. Segala urusan kita dengan jalan kaki. Dan, waktu itu Kupang belum ada kendaraan umum. Kebetulan Pak Jusuf Indra Dewa ini dikenal baik dan dianggap sebagai staf ahli kantor gubernur sehingga dia dapat menggunakan Jeep kecil dari BPH, jadi kadang-kadang kita pinjam itu mobil. Waktu pak Jusuf kembali ke Jakarta kita kontrak (sewa bulanan) Jeep swasta.

Sejak kapan Bank NTT mulai kelihatan majunya?
Saya berhenti dari direksi dan msuk ke Kantor Gubernur tahun 1971. waktu itu saya masih di Biro Desentralisasi dan Hukum sekitar 3-4 tahun. Dan, masuk ke Biro Keuangan tahun 1978.  

Saat saya di Biro Keuangan  tahun 1984, Umar Bajideh diangkat oleh Gubernur  Ben Mboi sebagai direktur utama Bank NTT. Beliau dibantu pak Nunsi. Pak Umar datang menemui saya dan meminta saya kembali ke Bank NTT, tapi saya bilang saya akan bantu Bank NTT tapi dari Kantor Gubernur NTT. Saat itu saya bersama pak Alo Jong Joko sebagai Kepala Biro Keuangan. Kita berusaha agar semua dana pemerintah khususnya Inpres Dati I itu dilempar ke Bank NTT. Jadi pak Umar ini yang menggunakan dana ini. Mulai saat itu Bank mulai berjalan baik, karena Inpres Dati I itu sekaligus diserahkan ke Bank NTT. Jadi penggunaannya yaitu kontraktor yang melaksanakan proyek itu harus buka rekening di Bank NTT. Jadi pembayaran pada kontraktor bukan kas, tapi pindah buka saja. Nah ini yang mulai dan kemudian di kabupaten juga demikian, Inpres Dati II juga masuk ke sana.  

Selanjutnya?
Tahun 1990-an, saya usul lagi ke pak Alo Jong, bagaimana kalau Bank NTT ini  sebagai pemegang kas daerah. Maksudnya seluruh keuangan baik anggaran pembangunan maupun anggaran rutin masuk ke bank ini. Pak Alo bilang, ini  bagus, jadi sebelumnya cuma Inpres yang masuk, jadi sekarang seluruh uang baik gaji dan lainnya masuk ke Bank NTT. Akhirnya kita usul ke Gubernur dan Gubernur keluarkan SK mengangkat BPD NTT sebagai Pemegang Kas Daerah NTT. Jadi seluruh uang gaji dan Inpres harus masuk ke Bank NTT. Itu tahun 1990-an. Waktu itulah Bank NTT mulai kelihatan majunya.

Bagaimana Anda melihat Bank NTT kini?
Bank NTT cukup maju, artinya setelah 50 tahun, saya yang membangun bank ini punya kebahagiaan dan kebanggan juga. Saya bangga dengan para direksi dan karyawan sekarang, mereka bisa mengelola uang yang begitu banyak bahkan sudah membuka cabang di mana-mana, di daerah-daerah bahkan membuka unit-unit di kecamatan-kecamatan. Itu berarti sudah ada pendekatan dengan masyarakat. Artinya bank sudah berani menjemput bola sampai di kecamatan-kecamatan. Jadi memasuki setengah abad ke-2 ini, saya sebagai orang pertama yang merintis pembangunan BPD ini mengharapkan para direksi dan stafnya berusaha lebih sungguh-sungguh menghimpun dana dari masyarakat maupun dari pemerintah dan investor untuk membiayai masyarakat di NTT sampai ke desa-desa ke para petani, peternak, nelayan dan pengusana kecil menengah. Mereka yang harus dibantu, ini harapan saya.

Bank NTT menghadapi banyak persaingan?
Harus dijaga pelayanan, itu yang penting. Jadi sampai sekarang yang menjadi masalah di Bajawa yaitu rekening fiktif, saya belum tahu apa yang terjadi, tetapi yang paling penting adalah melayani nasabah dengan cepat dan dengan ramah dan harus tersedia dana yang baik. Cegahlah hal-hal yang menyimpang dan menjelekkan nama baik dari Bank NTT ini. Semangat dedikasi yang ditanam pada masa lalu bisa mendorong kinerja, apalagi kemudahan dari pemerintah sudah mendukung operasional bank. (alfred dama)

Data Diri:
Nama   : Thomas Antonius Tho
Tempat Tanggal Lahir : Kelurahan Raga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,  9 November 1937
Alamat sekarang : Jl Seruni No 14 Kupang
Istri   : Maria Sella Tho  (alm/41)
             Maria Fatimah Tho Ndeang, S.Pd
 Anak-anak : Paschalis Chaos Tho Aga  
                      Ivona Dara Tho
                      Dona Fabiola Ule Tho
                      Don Fransisco Jago Tho
                       Magdalena Diwna Yunita Tho

Pendidikan:
1. Sekolah Rakyat di Wolokisa, Desa Ratongamobo (1944-1948)
2. VVS di Boawae (1948- 1951)
3. SMPK Kota Goa di Boawae (1951 - 1954)
4. SMAK Syuradikara Ende    (1954 - 1957)
5. Kursus Bond B di Institut Schufers di Jakarta (1958)
6. Pendidikan Kader Bank di Indonesian Banking Corporation (IBC) Jakarta   (1958 - 1961)
6. Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketataprajaan (PTKK) Universitas Indonesia di Jakarta (1958 - 1961)

Riwayat  Pekerjaan:  
 1. Kepala bagian keuangan Holding Company PT Nusa Bunga di Ende
2. Manajer Bank BPD NTT (1962-1966)
3. Direktur BPD NTT   (1966-1971)
4. Kepala Bagian Keswatantraan Biro Desentralisasi dan Hukum Setwilda NTT (1973-1979)
5. Dll.