Thomas Antonius Tho, Tinggalkan Kuliah demi Bank NTT

POS KUPANG.COM -- Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini memasuki usia ke-50 tahun atau sedang merayakan pesta emas telah memberi warna dalam pembangunan di wilayah ini.  Banyak tokoh berada di balik kesuksesaan bank yang kini tumbuh bersama perekonomian bumi Flobamora.

Salah satunya adalah Thomas Antonius Tho. Pria yang kini menginjak usia 75 tahun merupakan salah satu tokoh yang ikut menorehkan catatan sejarah bank yang menjadi kebanggaan masyarakat NTT saat ini. Pria ini rela meninggalkan bangku kuliah demi merintis berdirinya Bank NTT.

Thomas Tho yang ditemui di kediamannya di Tingkat I, Kelurahan Naikoten 1 Kupang belum lama ini bercerita banyak tentang masa sulit mulai dari mendirikan bank yang tadinya dikenal dengan nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga mempertahankan roda manajemen perbankan di masa sulit mulai dari tahun 1965 hingga 1970. Berikut petikan perbincangannya dengan Pos Kupang.
    
Anda termasuk tokoh di balik  cikal-bakal pendirian Bank NTT.  Bagaimana awal mula pendirian bank ini?
Sebenarnya pendirian bank ini merupakan inisiatif Pak Frans Seda pada tahun 1960. Pak Frans Seda ini diangkat menjadi pembantu utama Pekudarmida (Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah) Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Saat itu karena terdapat banyak pemberontakan di wilayah Indonesia, maka situasi negara dalam keadaan SOB (Staat van Oorlog en van Beleg-Red).

Waktu itu militer memegang kekuasaan di negara ini. Di samping itu ada juga Pak Kris Mooy dari Parkindo. Jadi  di Jakarta (saat itu sedang kuliah), saya dan pak Jusuf Indra Dewa ditugaskan oleh pak Frans Seda untuk mendekati instansi pemerintah pusat di Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan unsur lainnya yang merupakan penguasa militer pada zaman itu.

Apa yang Anda kerjakan saat itu?
Pada waktu itu saya ke Bank Indonesia dan mendapat informasi dari BI tentang syarat mendirikan bank. Jadi untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah, modal awalnya paling kurang Rp 40 juta (uang zaman itu), kemudian direksinya paling kurang tiga orang dan komisarisnya paling kurang empat orang dan pendirian bank harus dengan akte notaris. Syarat lainnya kita juga harus mendapat izin usaha dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Lalu saya konsultasi dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mendorong pendirian bank dengan bantuan modal terhadap bank yang akan dibuka itu sebesar Rp 40 juta. Itu namanya Inisiative Capital atau kapital pendorong. Jadi waktu tahun 1960 itulah yang dikerjakan.

Setelah mengetahui informasi berbagai persyaratan itu, apa aksi selanjutnya?
Jadi pak Jusuf diperintahkan ke Kupang untuk mempersiapkan pendirian bank ini, kemudian ada tugas khusus untuk  pak Jusuf, itu adalah mendirikan Badan Persiapan Pendirian Koperasi Hewan (BPPK). BPPK ini terbentuk pada tahun 1960 - 1962. Setelah terbentuk koperasi kehewanan atau namanya Gabungan Koperasi Hewan (Gakowan), maka saya dengan pak Jusuf tahun 1961 diperintahkan lagi dari Jakarta ke Kupang sini, bersama Kanis Parera (Bung Kanis) untuk membantu Jusuf Indra Dewa itu mengembangkan Badan Persiapan Pembentukan Koperasi Kehewanan ini.

Jadi saya ditugaskan di Keuangan BPPPK, sementara  Kanis Parera ditunjuk sebagai Purel (Publik Relation) dari BPPPK ini dengan tugas membentuk sentra-sentra peternakan di daratan atau di kabupaten-kabupaten seperti di Belu, TTU, TTS dan Kupang. Kemudian di Sumba dan di Flores Barat itu di Manggarai dan Ngada. Dan, pada tahun 1962, setelah terbentukanya koperasi kehewanan dan Kanis Parera sebagai ketuanya, saya dengan pak Jusuf terus punya waktu untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini.

Selanjutnya?
Pendirian bank inisiatifnya Pak Frans Seda, Jusuf dan pak Paikun. Paikun ini adalah Komandan Resort Militer (Korem). Dia punya wewenang karena dia merupakan penguasa perang daerah NTT, jadi punya tanggung jawab kepada Pekudarmida Nusa Tenggara di Denpasar. Dengan koordinasi beliau, kita berhubung degan pak Gubernur NTT saat itu, yaitu pak WJ Lalamentik. Maka pada bulan Oktober 1961 pada Rapat Para Bupati di Kupang disepakati dibentuk Bank NTT. Jadi bank ini didirikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan 12 Bupati Kepala Daerah saat itu. Waktu itu d ihadapkan pada notaris CMK Amalo yang waktu itu wakil notaris sementara. Pak Amalo ini merupakan Kepala Bagian Pemerintahan di Propinsi NTT.  Jadi dengan berdasarkan itu, ditunjuklah Badan Pengurus BPD ini yaitu direksi  Jusuf Indra Dewa (waktu itu belum sarjana hukum). Pak Jusuf ini sebagai direktur utamanya, kemudian direkturnya  Lambert Langa Jawa (eks Sekwil Kabupaten Ngada) dan pak Umbu Tipuk Marisi. Dewan Komisaris karena keadaan Darurat Perang atau SOB jadi ditunjuk Presiden Komisaris Pak Paikun (Danrem saat itu) anggota WJ Lalamentik saat itu Gubernur,  Osthen Rey (Kepala Kepolisian NTT). Pendirian bank ini dalam akte notaris No 12 tanggal 18 Oktober 1961.

Apakah saat itu bank ini langsung beraktivitas?
Bank ini dirikan lebih dahulu pada tahun 1961, tapi saat itu belum aktif karena pak Jusuf Indra Dewa masih Pemimpin Umum Badan Persiapan Pembentukan Koperasi Kehewanan. Saya saat itu masih juga di koperasi kehewanan. Waktu itu kita belum bisa  buka bank ini karena masih menunggu izin usaha dulu dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 1962, setelah terbentuk koperasi hewan, saya dan pak Jusuf ini sudah ada waktu untuk mengurus lagi Bank BPD. Jadi saya waktu itu ditunjuk oleh pak Jusuf sebagai manajer operasional sedangkan pak Jusuf sebagai direktur utama. Sementara direktur-direktur lain yaitu Lambert Langa Jawa dan Umbu Tipuk Marisi ini tidak mau melepaskan jabatan di pemerintahan. Jadi yang aktif hanya saya dan pak Jusuf Indra Dewa saja.

Waktu Bank Indonesia masyarakat 40 juta, apaklah BPD waktu itu sudah punya modal ?
Jadi waktu itu modal pendirian 40 juta, tapi yang disetor oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur dan 12 Bupati ini hanya Rp 5 juta dalam bentuk saham-saham yaitu saham biasanya dengan nilai Rp 500, dan saham prioritas Rp 50 ribu. Itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi bank dimulai tahun 62 itu dengan uang Rp 5 juta atau uang lama itu. Yang akhirnya pada tahun 1965 saat devaluasi rupiah, itu itu tinggal Rp 5 ribu. Jadi bagaimana bisa mempertahankan bank dengan kondisi demikian. Untungnya sebelum devalusai tahun 1965 itu, tahun 1963 saya realisasi bantuan dari Menteri Keuangan yang dijanjikan 40 juta itu. Tapi, baru ambil Rp 25 juta, sementara Rp 15 juta masih di BRI karena salurnya lewat BRI. Tapi tahun 1965 devaluasi itu, nilai rupiah dipangkas.

Bagaimana dengan sisanya yang Rp 15 juta itu?
Untuk mendapatkan sisanya, ada syarat-syarat yang harus diajukan lagi seperti mengajukan proposal dan segala macamnya. Jadi kita saat itu belum tahu bagaimana menyusun proposal itu. Ini urusan pemerintah, sedangkan kita ini belum tahu sehingga waktu itu saya sebagai manajer operasional di luar pak Jusuf  memutuskan mengembalikan uang  Rp 25 juta itu.  Karena sudah devaluasi jadi uangnya tinggal Rp 25 ribu saja yang saya setor kembali. Ini supaya kita tidak pusing dengan pertanggungjawabannya.

Bagaimana dengan upaya penambahan modal?

Jadi pada tahun 1963, ada perubahan status dari Bank BPD ini dari  PT menjadi Perusahaan Daerah (PD) dengan Perda No 001  DPRGR tahun 1963. Sementara modalnya juga diubah menjadi Rp 100 juta. Saham prioritas tiap saham Rp 100 ribu dan saham biasa  Rp 10 ribu, sebelumnya saham prioritas Rp 50 ribu dan saham biasa Rp 5 ribu.

Bagaimana dengan manajemennya?
Bank BPD tahun 1962-1964 yang memimpin bank hanya pak Jusuf Indra Dewa saja, sedangkan direksi lainnya tidak melepas jabatan di pemerintahan. Saya sebagai manajer operasional lebih banyak memimpin bank di Kupang ini. Sedangkan pak Jusuf ini pergi datang ke Jakarta dan Kupang untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di UI dan ujian sarjana tahun 1964.

Modal bank saat itu sangat minim, bagaimana bank melayani nasabah?
Ada beberapa orang yang meminjam.  Jadi dengan modal Rp 5 juta dan Rp 25 juta dari Departemen Keuangan itu, saya berikan kredit ke Gakowan dan Koperasi Kopra karena tujuan dasar pembentukan BPD ini adalah mau membantu koperasi dan perusahaan-perusahaan daerah yang pada waktu itu sudah terbentuk.  Jadi kredit kita waktu kredir kita kecil-kecilan yaitu Rp 50 ribu, 10 ribu ada pegawai yang minta. Tapi lebih banyak PD yang minta, seperti di Sumba Barat, Ngada, Koperasi Hewan dan Koperasi Kopra dan kredir pegawai.

Bagaimana dengan SDM?
Semula kita dididik itu di Jakarta, belajar di Bank IBC, sebua bank swasta. Kemuidan ada Adolf Parera dan pak Da Cunha dari Maumere dididik di Bank Koperasi Jawa Barat. Sasaran pak Frans Seda adalah pendirian bank ini adalah bank swasta di NTT atau bank koperasi, tapi waktu itu lebih cenderung kerja sama dengan Bank swasta yaitu IBC itu tadi, sehingga kami dididik di IBC. Tapi dalam perjalanan ada perubahan, sementara bank IBC dibekukan. Dan, saat itu keluar aturan di mana daerah-daerah bisa membentuk perusahaan daerah yaitu dengan UU No 5 Tahun 1957. Jadi dengan dasar itu kita bentuk bank ini, sementara UU tentang Bank Pembangunan Daerah baru keluar pada tahun 1962, setelah kami bentuk BPD tahun 1961. Sehingga tinggal di sesuaikan dengan UU tentang BPD sehingga tahun 1963 diubahlka dari PT menjadi PD.

Awal berdiri kantornya di mana?
Kantornya di Pos I di pinggir Pantai Kupang (sekitar pantai Teddy's/Kelurahan LLBK) sekarang ada  tokoh yang mengarah barat. Dulu gedung itu milik  Yayasan Fons Pembangunan Daerah yang diketuai oleh pak Paikun, karena pak Paikun sebagai komisaris di Bank NTT sehingga ijinkan kita gunakan gedung itu. Saat itu kita pakai di lantai dasar, sementara laintai 2 dipakai oleh Perusahaan Negara Duma Niaga.

Saat itu sudah ada kantor cabang?
Belum juga, sampai dengan tahu 1965 saya ke Maumere untuk buka cabang.  Cabang Maumere yang pertama, waktu itu saya langsung tunjuk Adolf Parera sebagai kepala bank BPD Cabang Maumere karena waktu itu Adolf ini sudah didik di Bank Koperasi Jawa Barat. Kemudian tahun 1967, saya buka lagi di Atambua. Waktu itu kita sudah ada izin untuk buka cabang itu di Ende, Maumere dan Atambua. Tapi pada zaman saya baru direlealisir yaitu di Maumere dan Atambua.  Sedangkan di Ende baru tahun 1970-an.

Waktu itu sudah ada bank lain? Bagaimana persaingannya saat itu?
Kalau mau bilang bersaing tidak juga. Lebih banyak sasaran kami adalah melayani koperasi dan perusahaan daerah. Dan, memang dana bank ini sangat terbatas sehingga kita hanya melayani koperasi hewan dan koperasi kopra saja. Ada perorangan tapi beberapa. Perusahaan daerah yang kita layani saat itu  sudah terbentuk seperti PD Ende Karya, PD Ngada Abdi, PD Sumba Subur di Sumba Barat, tapi ini dalam jumlah kecil-kecil. Para direksi PD ini yang datang ke Kupang dan kita kasih kredit. Jadi memang persaingan belum terlalu terasa. Ada BRI, tapi lebih banyak ke kredit ke pegawai dan pengusaha kecil.

Jadi situasi saat itu sulit juga?
Jadi pada tahun setelah adanya devaluasi rupiah itu bank terasa berat sekali karena bank harus membayar operasional pegawai di kantor pusat ini kemudian kantor cabang di Maumere dan kantor cabang di Atambua. Karena dengan nilai rupiah yang turun dari Rp 1000 menjadi Rp 1. Akhirnya pada tahun 1970, kita usul untuk perubahan susunan pengurus pegawai. Jadi waktu itu jadi direksi tahun 1962-1974 itu pak Jusuf sendiri kemudian tahun 1964 diangkat lagi pak Djukatana yang merupakan pegawai yang ditarik dari Sumba Barat. Djukatana ini adalah sarjana ekonomi baru tamat dari UI. Dia ditarik untuk diperbantukan di sini.  Jadi kami bertiga, saya, pak Jusuf dan pak Djukatana ini yang memimpin bank ini saat itu.

Tahun 65 terjadi devaluasi rupiah. Bagaimana Anda dan pimpinan lainnya mempertahankan bank ini tetap jalan?
Jadi kami bertahan dengan apa yang ada, tidak ada koperasi kredit baru karena kredit baru juga macet.  Kemudian Gakowan pada tahun 1964 sudah dibekukan akibat intevensi politik, karena waktu itu koperasi hewan dipimpin oleh Kanis Parera yang saat itu juga Ketua Partai Katolik di NTT. Jadi ada permainan politik dari PKI dan Partai Nasional Indonesia yang menggunakan kantor koperasi membekukan koperasi ini, jadi uang itu tidak bisa kembali dari sana. Hanya perlu proses panjang untuk menagih lagi di pedalaman, tapi susah sekali. Sementara koperasi kopra waktu itu mandek karena koperasi tidak bisa lagi membeli kopra langsung ke petani karena pedagang juga sudah bisa membeli langsung kopra. Jadi waktu itu kita bertahan dengan tidak memberikan kredit, paling satu dua  kredit perorangan atau pegawai.
Bukan itu saja, pada tahun 1966, Pak Jusuf ditarik ke Jakarta oleh Frans Seda yang saat itu sudah diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Keuangan. Pak Jusuf ini oleh Pak Frans Seda diangkat menjadi staf ahli Menteri Keuangan.
Waktu BPD kehilangam SDM, ditunjuklah pak Djukatana sebagai direktur utama dan S Ndun menjadi direksi. S Ndun ini baru saja pensiun dari jabatan Sekda Propinsi NTT. Jadi kami bertiga yaitu pak Djukatana sebagai direktur utama dan Pak ST Ndun dan saya.

Sampai kapan posisi seperti itu?
Tahun 1970-1971 dilakukan rasionalisasi lagi, jadi ada enam atau tujuh pegawai yang diberhentikan dan ditarik ke propinsi termasuk saya dan pak Djukatana. Kemudian ditunjuk pak Servas Berek satu-satunya menjadi direktur saja, tapi sekitar tahun 1972-1973, Servas Berek diangkat lagi menjadi Bupati Belu. Sehingga vakum lagi. Ditunjuk lagi Pak Rodriques dan Musa Pellokila untuk memimpin BPD. Tapi perkembangan saat itu berat sekali karena modal kurang karena pemerintah daerah sendiri tidak menambah modal. Jadi Bank NTT dibiarkan berjalan sendiri.

Bagaimana kondisi bank sejak 1965-1970?
Masalah yang paling berat adalah operasional, karena kita harus tetap bayar pegawai. Semetara modal yang disetor atau modal yang ada tinggal beberapa ribu saja. Tapi kita tetap upayakan agar pegawai mendapat gaji yang layak. Jadi kalau devaluasi itu nilai Rp 10 ribu menjadi  Rp 1. Namun, gaji pegawai kita potong sesuai devaluasi, jadi kalau sebelunya dia terima gaji itu Rp 10 ribu maka setelah devaluasi dia terima Rp 10 - Rp 15.  Nah beratnya di situ. Kita juga harus membiayai tiga kantor, untungnya kantor cabang ini disiapkan oleh Pemda.

Gedung saja sudah, bagaimana dengan kendaraan?
Kendaraan waktu itu tidak ada, jadi operasional kita dengan jalan kaki saja. Segala urusan kita dengan jalan kaki. Dan, waktu itu Kupang belum ada kendaraan umum. Kebetulan Pak Jusuf Indra Dewa ini dikenal baik dan dianggap sebagai staf ahli kantor gubernur sehingga dia dapat menggunakan Jeep kecil dari BPH, jadi kadang-kadang kita pinjam itu mobil. Waktu pak Jusuf kembali ke Jakarta kita kontrak (sewa bulanan) Jeep swasta.

Sejak kapan Bank NTT mulai kelihatan majunya?
Saya berhenti dari direksi dan msuk ke Kantor Gubernur tahun 1971. waktu itu saya masih di Biro Desentralisasi dan Hukum sekitar 3-4 tahun. Dan, masuk ke Biro Keuangan tahun 1978.  

Saat saya di Biro Keuangan  tahun 1984, Umar Bajideh diangkat oleh Gubernur  Ben Mboi sebagai direktur utama Bank NTT. Beliau dibantu pak Nunsi. Pak Umar datang menemui saya dan meminta saya kembali ke Bank NTT, tapi saya bilang saya akan bantu Bank NTT tapi dari Kantor Gubernur NTT. Saat itu saya bersama pak Alo Jong Joko sebagai Kepala Biro Keuangan. Kita berusaha agar semua dana pemerintah khususnya Inpres Dati I itu dilempar ke Bank NTT. Jadi pak Umar ini yang menggunakan dana ini. Mulai saat itu Bank mulai berjalan baik, karena Inpres Dati I itu sekaligus diserahkan ke Bank NTT. Jadi penggunaannya yaitu kontraktor yang melaksanakan proyek itu harus buka rekening di Bank NTT. Jadi pembayaran pada kontraktor bukan kas, tapi pindah buka saja. Nah ini yang mulai dan kemudian di kabupaten juga demikian, Inpres Dati II juga masuk ke sana.  

Selanjutnya?
Tahun 1990-an, saya usul lagi ke pak Alo Jong, bagaimana kalau Bank NTT ini  sebagai pemegang kas daerah. Maksudnya seluruh keuangan baik anggaran pembangunan maupun anggaran rutin masuk ke bank ini. Pak Alo bilang, ini  bagus, jadi sebelumnya cuma Inpres yang masuk, jadi sekarang seluruh uang baik gaji dan lainnya masuk ke Bank NTT. Akhirnya kita usul ke Gubernur dan Gubernur keluarkan SK mengangkat BPD NTT sebagai Pemegang Kas Daerah NTT. Jadi seluruh uang gaji dan Inpres harus masuk ke Bank NTT. Itu tahun 1990-an. Waktu itulah Bank NTT mulai kelihatan majunya.

Bagaimana Anda melihat Bank NTT kini?
Bank NTT cukup maju, artinya setelah 50 tahun, saya yang membangun bank ini punya kebahagiaan dan kebanggan juga. Saya bangga dengan para direksi dan karyawan sekarang, mereka bisa mengelola uang yang begitu banyak bahkan sudah membuka cabang di mana-mana, di daerah-daerah bahkan membuka unit-unit di kecamatan-kecamatan. Itu berarti sudah ada pendekatan dengan masyarakat. Artinya bank sudah berani menjemput bola sampai di kecamatan-kecamatan. Jadi memasuki setengah abad ke-2 ini, saya sebagai orang pertama yang merintis pembangunan BPD ini mengharapkan para direksi dan stafnya berusaha lebih sungguh-sungguh menghimpun dana dari masyarakat maupun dari pemerintah dan investor untuk membiayai masyarakat di NTT sampai ke desa-desa ke para petani, peternak, nelayan dan pengusana kecil menengah. Mereka yang harus dibantu, ini harapan saya.

Bank NTT menghadapi banyak persaingan?
Harus dijaga pelayanan, itu yang penting. Jadi sampai sekarang yang menjadi masalah di Bajawa yaitu rekening fiktif, saya belum tahu apa yang terjadi, tetapi yang paling penting adalah melayani nasabah dengan cepat dan dengan ramah dan harus tersedia dana yang baik. Cegahlah hal-hal yang menyimpang dan menjelekkan nama baik dari Bank NTT ini. Semangat dedikasi yang ditanam pada masa lalu bisa mendorong kinerja, apalagi kemudahan dari pemerintah sudah mendukung operasional bank. (alfred dama)

Data Diri:
Nama   : Thomas Antonius Tho
Tempat Tanggal Lahir : Kelurahan Raga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,  9 November 1937
Alamat sekarang : Jl Seruni No 14 Kupang
Istri   : Maria Sella Tho  (alm/41)
             Maria Fatimah Tho Ndeang, S.Pd
 Anak-anak : Paschalis Chaos Tho Aga  
                      Ivona Dara Tho
                      Dona Fabiola Ule Tho
                      Don Fransisco Jago Tho
                       Magdalena Diwna Yunita Tho

Pendidikan:
1. Sekolah Rakyat di Wolokisa, Desa Ratongamobo (1944-1948)
2. VVS di Boawae (1948- 1951)
3. SMPK Kota Goa di Boawae (1951 - 1954)
4. SMAK Syuradikara Ende    (1954 - 1957)
5. Kursus Bond B di Institut Schufers di Jakarta (1958)
6. Pendidikan Kader Bank di Indonesian Banking Corporation (IBC) Jakarta   (1958 - 1961)
6. Perguruan Tinggi Ketataniagaan dan Ketataprajaan (PTKK) Universitas Indonesia di Jakarta (1958 - 1961)

Riwayat  Pekerjaan:  
 1. Kepala bagian keuangan Holding Company PT Nusa Bunga di Ende
2. Manajer Bank BPD NTT (1962-1966)
3. Direktur BPD NTT   (1966-1971)
4. Kepala Bagian Keswatantraan Biro Desentralisasi dan Hukum Setwilda NTT (1973-1979)
5. Dll.