Sabtu, 6 Juni 2026

Thomas Antonius Tho, Tinggalkan Kuliah demi Bank NTT

Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini memasuki usia ke-50 tahun atau sedang merayakan pesta emas telah memberi warna

Tayang:
Editor: Alfred Dama

POS KUPANG.COM -- Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini memasuki usia ke-50 tahun atau sedang merayakan pesta emas telah memberi warna dalam pembangunan di wilayah ini.  Banyak tokoh berada di balik kesuksesaan bank yang kini tumbuh bersama perekonomian bumi Flobamora.

Salah satunya adalah Thomas Antonius Tho. Pria yang kini menginjak usia 75 tahun merupakan salah satu tokoh yang ikut menorehkan catatan sejarah bank yang menjadi kebanggaan masyarakat NTT saat ini. Pria ini rela meninggalkan bangku kuliah demi merintis berdirinya Bank NTT.

Thomas Tho yang ditemui di kediamannya di Tingkat I, Kelurahan Naikoten 1 Kupang belum lama ini bercerita banyak tentang masa sulit mulai dari mendirikan bank yang tadinya dikenal dengan nama Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga mempertahankan roda manajemen perbankan di masa sulit mulai dari tahun 1965 hingga 1970. Berikut petikan perbincangannya dengan Pos Kupang.
    
Anda termasuk tokoh di balik  cikal-bakal pendirian Bank NTT.  Bagaimana awal mula pendirian bank ini?
Sebenarnya pendirian bank ini merupakan inisiatif Pak Frans Seda pada tahun 1960. Pak Frans Seda ini diangkat menjadi pembantu utama Pekudarmida (Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Perang Daerah) Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Saat itu karena terdapat banyak pemberontakan di wilayah Indonesia, maka situasi negara dalam keadaan SOB (Staat van Oorlog en van Beleg-Red).

Waktu itu militer memegang kekuasaan di negara ini. Di samping itu ada juga Pak Kris Mooy dari Parkindo. Jadi  di Jakarta (saat itu sedang kuliah), saya dan pak Jusuf Indra Dewa ditugaskan oleh pak Frans Seda untuk mendekati instansi pemerintah pusat di Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan unsur lainnya yang merupakan penguasa militer pada zaman itu.

Apa yang Anda kerjakan saat itu?
Pada waktu itu saya ke Bank Indonesia dan mendapat informasi dari BI tentang syarat mendirikan bank. Jadi untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah, modal awalnya paling kurang Rp 40 juta (uang zaman itu), kemudian direksinya paling kurang tiga orang dan komisarisnya paling kurang empat orang dan pendirian bank harus dengan akte notaris. Syarat lainnya kita juga harus mendapat izin usaha dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Lalu saya konsultasi dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mendorong pendirian bank dengan bantuan modal terhadap bank yang akan dibuka itu sebesar Rp 40 juta. Itu namanya Inisiative Capital atau kapital pendorong. Jadi waktu tahun 1960 itulah yang dikerjakan.

Setelah mengetahui informasi berbagai persyaratan itu, apa aksi selanjutnya?
Jadi pak Jusuf diperintahkan ke Kupang untuk mempersiapkan pendirian bank ini, kemudian ada tugas khusus untuk  pak Jusuf, itu adalah mendirikan Badan Persiapan Pendirian Koperasi Hewan (BPPK). BPPK ini terbentuk pada tahun 1960 - 1962. Setelah terbentuk koperasi kehewanan atau namanya Gabungan Koperasi Hewan (Gakowan), maka saya dengan pak Jusuf tahun 1961 diperintahkan lagi dari Jakarta ke Kupang sini, bersama Kanis Parera (Bung Kanis) untuk membantu Jusuf Indra Dewa itu mengembangkan Badan Persiapan Pembentukan Koperasi Kehewanan ini.

Jadi saya ditugaskan di Keuangan BPPPK, sementara  Kanis Parera ditunjuk sebagai Purel (Publik Relation) dari BPPPK ini dengan tugas membentuk sentra-sentra peternakan di daratan atau di kabupaten-kabupaten seperti di Belu, TTU, TTS dan Kupang. Kemudian di Sumba dan di Flores Barat itu di Manggarai dan Ngada. Dan, pada tahun 1962, setelah terbentukanya koperasi kehewanan dan Kanis Parera sebagai ketuanya, saya dengan pak Jusuf terus punya waktu untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini.

Selanjutnya?
Pendirian bank inisiatifnya Pak Frans Seda, Jusuf dan pak Paikun. Paikun ini adalah Komandan Resort Militer (Korem). Dia punya wewenang karena dia merupakan penguasa perang daerah NTT, jadi punya tanggung jawab kepada Pekudarmida Nusa Tenggara di Denpasar. Dengan koordinasi beliau, kita berhubung degan pak Gubernur NTT saat itu, yaitu pak WJ Lalamentik. Maka pada bulan Oktober 1961 pada Rapat Para Bupati di Kupang disepakati dibentuk Bank NTT. Jadi bank ini didirikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan 12 Bupati Kepala Daerah saat itu. Waktu itu d ihadapkan pada notaris CMK Amalo yang waktu itu wakil notaris sementara. Pak Amalo ini merupakan Kepala Bagian Pemerintahan di Propinsi NTT.  Jadi dengan berdasarkan itu, ditunjuklah Badan Pengurus BPD ini yaitu direksi  Jusuf Indra Dewa (waktu itu belum sarjana hukum). Pak Jusuf ini sebagai direktur utamanya, kemudian direkturnya  Lambert Langa Jawa (eks Sekwil Kabupaten Ngada) dan pak Umbu Tipuk Marisi. Dewan Komisaris karena keadaan Darurat Perang atau SOB jadi ditunjuk Presiden Komisaris Pak Paikun (Danrem saat itu) anggota WJ Lalamentik saat itu Gubernur,  Osthen Rey (Kepala Kepolisian NTT). Pendirian bank ini dalam akte notaris No 12 tanggal 18 Oktober 1961.

Apakah saat itu bank ini langsung beraktivitas?
Bank ini dirikan lebih dahulu pada tahun 1961, tapi saat itu belum aktif karena pak Jusuf Indra Dewa masih Pemimpin Umum Badan Persiapan Pembentukan Koperasi Kehewanan. Saya saat itu masih juga di koperasi kehewanan. Waktu itu kita belum bisa  buka bank ini karena masih menunggu izin usaha dulu dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 1962, setelah terbentuk koperasi hewan, saya dan pak Jusuf ini sudah ada waktu untuk mengurus lagi Bank BPD. Jadi saya waktu itu ditunjuk oleh pak Jusuf sebagai manajer operasional sedangkan pak Jusuf sebagai direktur utama. Sementara direktur-direktur lain yaitu Lambert Langa Jawa dan Umbu Tipuk Marisi ini tidak mau melepaskan jabatan di pemerintahan. Jadi yang aktif hanya saya dan pak Jusuf Indra Dewa saja.

Waktu Bank Indonesia masyarakat 40 juta, apaklah BPD waktu itu sudah punya modal ?
Jadi waktu itu modal pendirian 40 juta, tapi yang disetor oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur dan 12 Bupati ini hanya Rp 5 juta dalam bentuk saham-saham yaitu saham biasanya dengan nilai Rp 500, dan saham prioritas Rp 50 ribu. Itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi bank dimulai tahun 62 itu dengan uang Rp 5 juta atau uang lama itu. Yang akhirnya pada tahun 1965 saat devaluasi rupiah, itu itu tinggal Rp 5 ribu. Jadi bagaimana bisa mempertahankan bank dengan kondisi demikian. Untungnya sebelum devalusai tahun 1965 itu, tahun 1963 saya realisasi bantuan dari Menteri Keuangan yang dijanjikan 40 juta itu. Tapi, baru ambil Rp 25 juta, sementara Rp 15 juta masih di BRI karena salurnya lewat BRI. Tapi tahun 1965 devaluasi itu, nilai rupiah dipangkas.

Bagaimana dengan sisanya yang Rp 15 juta itu?
Untuk mendapatkan sisanya, ada syarat-syarat yang harus diajukan lagi seperti mengajukan proposal dan segala macamnya. Jadi kita saat itu belum tahu bagaimana menyusun proposal itu. Ini urusan pemerintah, sedangkan kita ini belum tahu sehingga waktu itu saya sebagai manajer operasional di luar pak Jusuf  memutuskan mengembalikan uang  Rp 25 juta itu.  Karena sudah devaluasi jadi uangnya tinggal Rp 25 ribu saja yang saya setor kembali. Ini supaya kita tidak pusing dengan pertanggungjawabannya.

Bagaimana dengan upaya penambahan modal?

Jadi pada tahun 1963, ada perubahan status dari Bank BPD ini dari  PT menjadi Perusahaan Daerah (PD) dengan Perda No 001  DPRGR tahun 1963. Sementara modalnya juga diubah menjadi Rp 100 juta. Saham prioritas tiap saham Rp 100 ribu dan saham biasa  Rp 10 ribu, sebelumnya saham prioritas Rp 50 ribu dan saham biasa Rp 5 ribu.


Bagaimana dengan manajemennya?
Bank BPD tahun 1962-1964 yang memimpin bank hanya pak Jusuf Indra Dewa saja, sedangkan direksi lainnya tidak melepas jabatan di pemerintahan. Saya sebagai manajer operasional lebih banyak memimpin bank di Kupang ini. Sedangkan pak Jusuf ini pergi datang ke Jakarta dan Kupang untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di UI dan ujian sarjana tahun 1964.

Modal bank saat itu sangat minim, bagaimana bank melayani nasabah?

Ada beberapa orang yang meminjam.  Jadi dengan modal Rp 5 juta dan Rp 25 juta dari Departemen Keuangan itu, saya berikan kredit ke Gakowan dan Koperasi Kopra karena tujuan dasar pembentukan BPD ini adalah mau membantu koperasi dan perusahaan-perusahaan daerah yang pada waktu itu sudah terbentuk.  Jadi kredit kita waktu kredir kita kecil-kecilan yaitu Rp 50 ribu, 10 ribu ada pegawai yang minta. Tapi lebih banyak PD yang minta, seperti di Sumba Barat, Ngada, Koperasi Hewan dan Koperasi Kopra dan kredir pegawai.

Bagaimana dengan SDM?
Semula kita dididik itu di Jakarta, belajar di Bank IBC, sebua bank swasta. Kemuidan ada Adolf Parera dan pak Da Cunha dari Maumere dididik di Bank Koperasi Jawa Barat. Sasaran pak Frans Seda adalah pendirian bank ini adalah bank swasta di NTT atau bank koperasi, tapi waktu itu lebih cenderung kerja sama dengan Bank swasta yaitu IBC itu tadi, sehingga kami dididik di IBC. Tapi dalam perjalanan ada perubahan, sementara bank IBC dibekukan. Dan, saat itu keluar aturan di mana daerah-daerah bisa membentuk perusahaan daerah yaitu dengan UU No 5 Tahun 1957. Jadi dengan dasar itu kita bentuk bank ini, sementara UU tentang Bank Pembangunan Daerah baru keluar pada tahun 1962, setelah kami bentuk BPD tahun 1961. Sehingga tinggal di sesuaikan dengan UU tentang BPD sehingga tahun 1963 diubahlka dari PT menjadi PD.

Awal berdiri kantornya di mana?
Kantornya di Pos I di pinggir Pantai Kupang (sekitar pantai Teddy's/Kelurahan LLBK) sekarang ada  tokoh yang mengarah barat. Dulu gedung itu milik  Yayasan Fons Pembangunan Daerah yang diketuai oleh pak Paikun, karena pak Paikun sebagai komisaris di Bank NTT sehingga ijinkan kita gunakan gedung itu. Saat itu kita pakai di lantai dasar, sementara laintai 2 dipakai oleh Perusahaan Negara Duma Niaga.

Saat itu sudah ada kantor cabang?
Belum juga, sampai dengan tahu 1965 saya ke Maumere untuk buka cabang.  Cabang Maumere yang pertama, waktu itu saya langsung tunjuk Adolf Parera sebagai kepala bank BPD Cabang Maumere karena waktu itu Adolf ini sudah didik di Bank Koperasi Jawa Barat. Kemudian tahun 1967, saya buka lagi di Atambua. Waktu itu kita sudah ada izin untuk buka cabang itu di Ende, Maumere dan Atambua. Tapi pada zaman saya baru direlealisir yaitu di Maumere dan Atambua.  Sedangkan di Ende baru tahun 1970-an.

Waktu itu sudah ada bank lain? Bagaimana persaingannya saat itu?

Kalau mau bilang bersaing tidak juga. Lebih banyak sasaran kami adalah melayani koperasi dan perusahaan daerah. Dan, memang dana bank ini sangat terbatas sehingga kita hanya melayani koperasi hewan dan koperasi kopra saja. Ada perorangan tapi beberapa. Perusahaan daerah yang kita layani saat itu  sudah terbentuk seperti PD Ende Karya, PD Ngada Abdi, PD Sumba Subur di Sumba Barat, tapi ini dalam jumlah kecil-kecil. Para direksi PD ini yang datang ke Kupang dan kita kasih kredit. Jadi memang persaingan belum terlalu terasa. Ada BRI, tapi lebih banyak ke kredit ke pegawai dan pengusaha kecil.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved