Perselingkuhan Verbalisme dan Apatisme

Oleh  Hoang Odorikus

(Penghuni Biara Scalabrinian-Maumere)

PENULIS sangat prihatin dengan pesan yang disampaikan oleh YF Ansy Lema yang mengatakan bahwa beberapa penyiar dalam acara program TV swasta seperti dalam program acara 8-11 show Metro TV, Rabu, 2 November 2011, dan pada acara on the spot (Trans7) dalam opini Pos Kupang Selasa, 8 November 2011, yang melabelkan komodo sebagai milik NTB.

Impresi ini menghasilkan konsep yang tidak diinginkan bagi masayarakat NTT itu sendiri dalam praduga penulis. Kalau saja YF Ansy Lema tidak menyampaikan persoalan ini kepada masyarakat NTT melalui opininya, maka segala usaha Pemda setempat yang terus menangani eksistensi komodo ini menjadi lamban.

Tetapi, pertanyaan penulis mengapa NTT ini yang nota bene adalah sebuah propinsi dan merupakan bagian wilayah indonesia cukup sulit diketahui letaknya? Atau apakah ada hal yang terselubung di balik ketidakstabilan ini? Ataukah orang tidak mempelajari letak geografis wilayah NTT?

Hemat penulis, ini merupakan pertanyaan reflektif dan mutlak perlu dicamkan untuk kita semua. Namun, sesudah penulis merefleksikan hal di atas, maka penulis menemukan persoalan yang sangat akut untuk melabelkan keberadaan NTT kita sekarang ini yaitu praksis verbalisme dan apatisme. Kedua hal ini berada pada satu ruangan sempit yang dapat memudahkan mereka untuk melakukan praktik perselingkuhan untuk bersama-sama mempraktikkan konspirasi yang tidak diinginkan.

Verbalisme

Praksis verbalisme ini hampir tidak asing lagi bagi semua orang secara khusus masyarakat NTT dalam tataran birokrasinya. Sebagai misalnya, dalam praktik pemilu kada, setiap calon yang ingin menempati singgasana pemerintahan. Dalam hal ini, mereka beretorika berapi-api ditengah masyarakat dengan tujuan memprovokasi supaya mereka pun dapat terpilih menjadi pemimpin yang layak bagi masyarakat sendiri.

Tetapi setelah mereka dipilih, alhasil dari segala janji -janji sebelumnya tidak terbukti secara material. Malahan mereka menari-nari dalam penderitaan rakyat sendiri. Tak dapat dipungkiri memang itulah realitas bangsa kita yang serba berjanji atau lebih tepatnya praksis penguasaan dunia verbal menjadi sebuah tameng dalam menempatkan diri supaya dipuji.

Dengan demikian, begitu pula dengan perhatiannya terhadap segala aset daerahnya. Mereka lebih menempatkan diri mereka pada tampuk kekuasaan dibandingkan dengan memperhatikan tugas utama mereka sebagai pemimpin.

Modus operandinya tergeletak dalam praksis politis yang membawa kebobrokan bagi dirinya dan orang lain. Potret kinerja kerja pemerintahan kita memang sangatlah riskan dan tragis dan keberadaan moral nurani pun telah didegradasi dari ruang privat dan publiknya. Sepertinya penderitaan bukanlah sebuah persoalan lagi melainkan sebuah permainan untuk menuju pada kebahagiaan yang otentik pada tataran politis itu sendiri.

Sedangkan terkait kekeliruan dari penyiar yang membawa acara diatas merupakan suatu bentuk pesimisme terhadap Pemda NTT yang suka berverbal itu. Mereka lebih senang bermain dalam ranah politis dibandingkan mengolah sumber daya alam yang ada.

Sebenarnya ini bukan suatu ketidaktahuan tetapi sebuah unsur kesengajaan mereka terhadap ketidaktahuan itu supaya Pemda NTT sadar akan pentingnya aset daerah apalagi voting komodo sangatlah urgen bagi eksistensi komodo itu sendiri untuk masuk dalam tujuh keajaiban dunia.

Kemudian, kesadaran Pemda sendiri hampir tidak muncul pada praksisnya untuk mempromosikan komodo baik terhadap masyarakat lokal sendiri maupun manca negara. Misalkan saja pada penglihatan seorang teman wartawan YF Ansy Lema di Labuan Bajo, ia hanya melihat 1 panflet berukuran kertas A0 di satu sudut bandara di Labuan Bajo.

Kejadian ini sungguh memalukan yang walaupun kejadiannya tidak seperti itu, tetapi hemat penulis ini merupakan ungkapan pesimisme yang sangat fatal yang perlu diperhatikan dan didiskusikan secara bersama-sama. Lalu, pertanyaan saya, mengapa Pemda NTB lebih antusias dalam mempromosikan komodo dari pada Pemda NTT sendiri?

Apakah habitat komodo ini secara teritorial berada pada wilayah Pemda NTB ataukah NTT? Kedua usikan pertanyaan ini hanya sebatas kebingungan penulis terhadap tingkah dari Pemda NTT sendiri yang lebih cenderung diam. Atau keberanian Pemda NTT tidak membawa suatu keberhasilan dalam mempromosikan komodo sehingga partisipasinya selalu terbelakang.

Apatisme

Keterbelakangan Pemda NTT sendiri dalam memperomosikan satwa langka-perbakala komodo merupakan sebuah persoalan apatisme. Tingkat masa bodoh semakin menggebu dalam diri Pemda NTT dengan tingkat usahanya sangat minim.

Dengan demikian, orang luar NTT sendiri dengan gampang mengambil suatu tindakan secara cepat, akurat dan efektif dan berlandaskan pada kenekatan yang terselubung sehingga tidaklah heran orang-orang dari negara sendiri saja lebih mengetahui keberadaannya dari promotor yang mendominasi dalam mempromosikan satwa langka-purbakala komodo ini.
Walaupun banyak klaim dari Pemda NTT sendiri, namun bagi penulis itu merupakan suatu klaim yang sia-sia. Kesalahan telah mendarah daging dalam diri Pemda NTT.

Lalu, jangan menyalahi masyarakat kecil karena mereka sendiri tidak tahu mekanisme untuk megerjakan dalam mempromosikan eksistensi komodo itu. Mereka hanya tahu bahwa komodo sekarang ini termasuk dalam calon pemilihan tujuh keajaiban dunia. Apabila, Pemda mempersalahkan msyarakat yang tidak berpartisipasi maka Pemda sangatlah keliru.

Kekeliruan mereka yang terbesar sebenarnya adalah terletak pada sikap apatis dan selalu saling mengharapkan satu sama lain dalam menjalankan kinerja kerjanya. Seperti kutipan penulis dalam catatan bagi Pemda dari YF Ansy Lema adalah tampaknya koreksi utama mesti dialamatkan kepada Pemda Propinsi NTT dan Pemda Manggarai Barat yang telah gagal menjadikan komodo sebagai ikon, sekaligus identitas NTT.

Pemda tidak berhasil mengidentikkan dan mencitrakan komodo dengan NTT sehingga publik lantas mengira komodo berada di NTB. Padahal, ketika menyebut laskar pelangi, publik otomatis mengaitkannya dengan pulau Belitung atau Bunaken dengan sulawesi utara, sementara tidak demikian dengan komodo dan NTT.

Catatan ini merupakan suatu imbauan supaya kita tidak boleh terjun kedua kalinya dalam jurang yang sama. Dalam arti bahwa kita harus sadar dengan segala apatisme yang kita praktikkan selama ini. Penulis katakan bahwa ini merupakan suatu cobaan berat buat Pemda NTT dan Pemda Manggarai Barat.

Karena itu, Pemda harus mengambil suatu tindakan tegas dalam mengatasi problema ini, baik melalui ranah privat maupun ranah publik. Jangan biarkan faktor verbalisme dan apatisme terus menjamur dalam ruang gerak NTT sendiri ataupun terus bergumul dalam praksis perselingkuhan yang membawa dampak minimnya kesadaran untuk berjuang. *