DPRD NTT Dukung Komodo Jadi Kawasan Eksklusif
Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat mendukung upaya pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi kawasan eksklusif.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Adiana Ahmad
lihat foto
DPRD NTT Dukung Komodo Jadi Kawasan Eksklusif
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat mendukung upaya pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi kawasan eksklusif.
Karena itu, Pulau Komodo perlu dibenahi dari semua segi termasuk sarana prasarana.
Yohanes mengatakan hal ini, Jumat (12/7/2019).
Menurut Yohanes, selaku DPRD NTT, dirinya mendukung pemerintah untuk melakukan pembenahan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) ,yang dimulai dari Pulau Komodo.
"Dalam pembenahan itu, maka pemerintah berencana menutup kunjungan ke Pulau Komodo. Jadi perlu diluruskan, bahwa penutupan TNK itu hanya di Pulau Komodo, sedangkan pulau lain tidak ditutup," kata Yohanes.
Dijelaskan, setelah obyek wisata di Pulau Komodo ditutup, maka wisatawan yang hendak melihat Komodo bisa diarahkan ke Pulau Rinca,yang juga berada di dalam kawasan TNK.
"Saya selaku pelaku pariwisata yang bergerak di bidang travel agent, sekaligus sebagai anggota DPRD provinsi NTT dari Fraksi PKB merasa senang dan berbangga bahwa isu-isu yang disampaikan oleh Gubernur NTT , Viktor Laiskodat beberapa waktu lalu terkait dengan penutupan TNK dan isu kenaikan tarif masuk mampu memmengaruhi orang nomor satu di Republik Indonesia atau bapak Presiden sehingga turun langsung ke TNK," jelasnya.
• Kadis Perhubungan Sumba Barat Mengaku Tidak Berwenang Tangani AKDP
Politisi PKB NTT ini mengatakan, tentu kunjungan itu akan memberikan gambaran yang pasti bahwa negara maupun pemerintah NTT serius untuk melakukan langkah perubahan dalam menyikapi apa yang terjadi di TNK seperti ancaman kepunahan kelestarian habitat Komodo, mangsa komodo dan lainnya.
"Presiden juga tentu mendengar suara-suara masyarakat dunia internasional yang merasa cemas dan kuatir jikalau TNK tidak segera dikonservasi melaui perencanaan yang baik, maka kepunahan akan terjadi akibat ketidak seimbangan ekosistem yang ada," ujarnya.
Dikatakan, antara jumlah populasi manusia pengunjung dan habitat Komodo maupun kapasitas serta lingkungannya harus dijaga secara baik.
• Bupati Mabar Setuju Pulau Komodo Menjadi Eksklusif
"Oleh karena bapak Presiden sudah dengan jelas menyatakan bahwa Labuan Bajo dan daerah sekitarnya direncanakan menjadi obyek wisata kelas internasional dengan predikat premium,maka tentu konsekuensinya, bahwa negara wajib membangun seluruh infrastruktur pendukung yang berkelas pula," katanya.
Dia mencontohkan, seperti Bandara Komodo yang akan ditingkatkan menjadi bandara internasional tentu akan diikuti pembenahan fasilitas dan sumberdaya pengelola.
"Infrastruktur lain di Kota Labuan Bajo harus ditingkatkan juga seperti jalan-jalan,trotoar,hotel, restoran, handicraft, transportasi,para guide dan pelayanan publik lainya perlu dipersiapkan dengan baik. Tentu tugas besarnya Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat melakukan pengawasan dan informasi yang melekat apa yang segera dan akan dilakukan pasca kunjungan Presiden," ujarnya.
• Ini Rancangan Besar Presiden Jokowi Di Taman Nasional Komodo
Selaku anggota DPRD provinsi NTT dirinya menghimbau kepada masyarakat dan para pelaku pariwisata agar tetap menjaga kepercayaan terhadap pemerintah baik pusat maupun provinsi serta Pemkab Manggarai Barat untuk diberikan kesempatan bekerja sesuai dengan rencana. (*)
