Ini Cara yang Ditempuh Pemkab TTU Agar Dapat Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat

Pemkab TTU akan menempatkan plt kepala sekolah untuk memimpin 10 sekolah kecil di daerah itu.

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Adiana Ahmad
POS-KUPANG.COM/ Thomas Mbenu Nulangi
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU, Yoseph Mokos. 

Ini Cara yang Ditempuh Pemkab TTU Agar Dapat Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) terus berupaya untuk mendapatkan bantuan pendidika dari pemerintah pusat.

Pemkab TTU membutuhkan dana untuk membangun 10 sekolah kecil yang masih menggunakan gedung darurat di daerah tersebut.

Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten TTU, Yoseph Mokos mengatakan hal itu kepada Pos Kupang saat ditemui di ruang kerjannya pada, Kamis (4/7/2019) siang.

Salah satu upaya yang dilakukan, ungkap Yoseph, pihaknya sedang berupaya melakukan penempatan plt kepala sekolah untuk memimpin sekolah kecil tersebut.

Pemkab Kupang Fokus Benahi 22 SD yang Kondisinya Memprihatinkan

"Minggu lalu, seluruh SK untuk kepala skeolah di sekolah kecil, kita sudah bagi, dan mereka sedang siapkan berkas untuk kita keluarkan rekomendasi untuk penerimaan peserta didik baru," ungkapnya.

Yoseph mengharapkan, dengan adanya sk plt. Kepala sekolah dan rekomendasi penerimaan peserta didik baru, maka Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dapat terkover di dapodik.

"Kalau dia sudah terkover di dapodik, maka datanya akan telrihat di pusat. Kalau sekolah itu belum terlihat datanya melalui dapodik, maka sekolah itu tidak akan mendapatkan bantuan," jelasnya.

Yoseph mengatakan, sangat penting data mengenai sekolah tersebut terkover di dapodik. Hal itu karena meskipun daerah yang melakukan pengusulan tentang program pembangunan, namun tetap pemerintah pusat yang memutuskan.

Di TTU Ada 10 Sekolah yang Masih Darurat

"Kita bisa usul sesuai dengan musrembang yang ada, tetapi penentuan ada di Jakarta. Jadi kita tidak ada wewenang sedikit pun menentukan sebelum mereka yang menentukan sendiri, karena mereka pasti membuka profil di sekolah masing-masing," terangnya.

Yoseph mengatakan, apabila data didalam dapodik tidak ada, maka akan sangat sulit sekolah tersebut mendapatkan bantuan. Oleh karena itu sangat penting data terkover di dapodik. (*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved