Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Bupati Sumba Barat Ancam Bebastugaskan 186 Pejabat

Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Bupati Sumba Barat ancam bebastugaskan 186 pejabat

Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Bupati Sumba Barat Ancam Bebastugaskan 186 Pejabat
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole sedang memberikan sambutan ketika mengambil sumpa para kepala sekolah SD dan SMP untuk menjaga kerahasiaan negara menjelang pelaksanaan UN yang berlangsung di aula SMPN I Waikabubak, Senin (1/4/2019) 

Tak Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Bupati Sumba Barat ancam bebastugaskan 186 pejabat

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole mengancam akan membebastugaskan 186 dari 198 pejabat daerah yang sampai batas waktu penyampaian LHKPN ke KPK tanggal 31 Maret 2019 belum juga melaporkan laporan harta kekayaan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena itu Bupati Niga Dapawole memberi toleransi satu dua hari ke depan atau paling lambat minggu ini semua pejabat tersebut harus sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Didesak Keluarga, Siswi SMA di Kupang Mengaku Dihamili DT, Seorang Penjaga Toko

Hingga Senin (1/4/2019) baru 12 pejabat daerah Kabupaten Sumba Barat yang telah melaporkan harta kekayaan kepada KPK.

"Saya tidak main-main dengan laporan harta kekayaan ini. Sebagai pejabat dearah atau pejabat negara, hendaknya menjadi contoh yang baik memberi laporan harta kekayaan kepada KPK. Kita harus tertib melaporkan harta kekayaan kita ke KPK. Saya sendiri sejak tahun 2005 hingga tahun 2019 ini secara rutin melaporkan harta kekayaan kepada KPK meskipun tidak bertambah, saya tetap melaporkannya," kata Bupati Agustinus Niga Dapawole kepada wartawan usai mengambil sumpah para kepala sekolah SD dan SMP menjelang pelaksanaan UN yang berlangsung di SMPN 1 Waikabubak, Senin (1/4/2019).

BREAKING NEWS: Dibawa Ibunya Berobat Luka di Puskesmas, Ibu Terkejut, Siswi SMA Didiagnosa Hamil

Menurutnya, format pengisian data laporan harta kekayaan secara online. Karena itu, bila para pejabat mengalami kendala teknis, hendaknya meminta bantuan demi mempermuda pembuatan laporan harta kekayaan pribadi masing-masing ke KPK.

Hal itu penting agar lembaga KPK dapat mengetahui perkembangan harta kekayaan seorang pejabat dari tahun ke tahun.

Para pejabat tidak perlu takut, laporkan semua harta kekayaan miliknya ke KPK agar lembaga tersebut mengetahui.

Karena itu ia meminta para pejabat daerah ini untuk segera menyelesaikan laporan harta kekayaan ke KPK paling lambat pekan ini. Bila tidak melaksanakannya maka akan membebastugaskan pejabat yang bersangkutan dari jabatannya. Selanjutnya menunjuk pelaksana tugas demi kelancaran roda pemerintahan daerah ini.

Pejabat tersebut akan kembali menempati jabatan semula bila sudah melaksanakan laporan harta kekayaan kepada KPK. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved