Di Sumba Barat, Ribuan Tenaga Kontrak Daerah Berutang karena Belum Terima Gaji Januari- Maret 2019

Di Kabupaten Sumba Barat, ribuan tenaga kontrak daerah berutang karena belum terima gaji Januari- Maret 2019

Di Sumba Barat, Ribuan Tenaga Kontrak Daerah Berutang karena Belum Terima Gaji Januari- Maret 2019
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole 

Di Kabupaten Sumba Barat, ribuan tenaga kontrak daerah berutang karena belum terima gaji Januari- Maret 2019

POS-KUPANG.COM | WAIKABUBAK - Ribuan tenaga kontrak daerah Kabupaten Sumba Barat termasuk tenaga guru, kesehatan, penyuluh dan lain-lain hingga awal April 2019 ini belum menerima gaji.

Akibatnya sejumlah tenaga kontrak daerah terpaksa berutang kepada tetangga, keluarga dan sahabat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Demikian keluhan sejumlah tenaga kontrak daerah kepada pos kupang di Waikabubak, Senin (1/4/2019).

Minta Bantuan 13 Dukun Tapi Belum Ditemukan, Andi Disembunyikan Makhluk Astral di Hutan Keam

Para tenaga kontrak daerah yang meminta namanya jangan diekpos itu mengaku, hanya bisa mengeluh kepada sesama temannya yang juga tenaga kontrak daerah.

Mereka takut, jangan sampai, orang salah menilai keluhannya. Padahal sesungguhnya, itulah realitas kehidupan yang dialami tenaga kontrak daerah tahun 2019 ini.

Mahasiswa STAKN Kupang Pamerkan Seni Budaya NTT di Lippo Plaza

Para tenaga kontrak daerah berharap pemerintah segera membayar gajinya karena sudah memasuki hari pertama bulan keempat pada tahun 2019 ini.

"Kami tidak menuntut apa-apa, hanya minta tolong, bapa bupati dan bapa wakil bupati secepatnya membayar gaji kami," kata salah seorang tenaga kontrak.

Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole menegaskan, pembayaran honor daerah menunggu selesainya proses perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang bakal digelar bulan depan.

Saat ini, demikian Bupati Niga Dapawole, pemerintah daerah sedang mempersiapkan hal teknis berkaitan dengan proses perekrutan tenaga PPPK.

Pemerintah daerah tidak berniat sedikitpun menunda pembayaran gaji tenaga kontrak daerah tetapi dengan datangnya kebijakan pemerintah pusat terkait perekrutan tenaga PPPK maka pihaknya harus mengkaji dahulu dan menyesuaikan ketentuan baru itu.

Hal itu agar keputusan yang diambil pemerintah daerah tidak bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, siap menjalankan apapun keputusan pemerintah pusat termasuk perekrutan pppk. Hanya saja perlu kajian teknis agar pelaksanaan berjalan aman dan lancar.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatuhan Kabupaten Sumba Barat, Woldeman H.Wello, S.Si M.Si, mengatakan, sampai saat ini, masih mengkaji teknis perekrutan pegawai pppk termasuk dukungan anggarannya. Hal itu karena gaji pegawai PPPK setara PNS.

Sementara APBD Kabupaten Sumba Barat tidak mengakomodir hal itu karena APBD Kabupaten Sumba Barat ditetapkan Desember 2018 atau ditetapkan sebelum keputusan perekrutan pegawai PPPK resmi keluar. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved