Pengawasan Pemilu Tidak Bisa Hanya Diserahkan ke Bawaslu

Pengawasan harus melibatkan semua komponen tersebut secara bersama-sama.

Pengawasan Pemilu Tidak Bisa Hanya Diserahkan ke Bawaslu
POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Suasana rapat pengawasan partisipatif di Bawaslu Mabar tadi malam. 

Pengawasan Pemilu Tidak Bisa Hanya Diserahkan ke Bawaslu

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO---Pengawasan dalam semua tahapan Pemilu tidak bisa hanya diserahkan ke Bawaslu atau hanya ke penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, tidak bisa juga hanya diserahkan ke masyarakat.

Pengawasan harus melibatkan semua komponen tersebut secara bersama-sama.

Demikian salah satu poin yang dibicarakan dalam rapat fasilitasi pengawasan partisipatif.

Rapat itu diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), menghadirkan dua nara sumber, yaitu Romo Silvianus Mongko, Pr dan Silvester Joni, sedangkan moderatornya Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian.

Barcelona Bantah Akan Lepas Philippe Coutinho ke Manchester United, Ini Penjelasannya

Ini Alasan yang Dibebekan Luis Suarez Mengapa Barcelona Gagal Menang atas Bilbao

Kegiatan yang diselenggarakan tadi malam itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari organisasi kemasyarakatan di daerah itu, berlangsung di Kantor Bawaslu.

"Tidak bisa hanya diserahkan ke Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan. Tidak juga hanya ke penegak hukum kepolisian dan kejaksaan tetapi masyarakat harus terlibat. Tetapi tidak bisa juga hanya masyarakat. Semuanya harus bersama-sama," kata Romo Silvianus.

Sementara itu, Silvester menyampaikan bahwa selama ini para pemilih masih kurang referensi yang kredibel terkait informasi tentang para Calon Legislatif (Caleg).

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan salah satu peserta terkait adanya Caleg mewakili NTT yang lolos ke DPR RI walaupun bukan berasal dari NTT.

Warga Bidoa di Nagekeo Mengeluh PPL Tidak Bertugas

Rekanan Enggan Kerjakan Proyek Jalan dalam Kota Ende, Ini Alasannya

"Siapapun dia, walaupun berasal dari luar NTT tetapi kita punya hak yang sama untuk dipilih. Tetapi memang selama ini para pemilih kurang referensi yang kredibel terkait para calon legislatif itu," kata Silvester.

Sedangkan Simeon pada kesempatan itu mengajak masyarakat untuk melaporkan bila terjadi pelanggaran Pemilu di tempatnya masing-masing.

"Masyarakat tidak perlu takut melapor. Tentu kami menjaga dan merahasiakan pelapor. Laporan itu menjadi informasi awal bagi kami," kata Iwan.

Dia menambahkan, bila laporan itu disampaikan lewat pesan pendek atau SMS maka yang paling penting adalah di mana tempat terjadinya indikasi pelanggaran itu.

Dua Siswi Kelas 1 SMK Terlibat Prostitusi Online, Seorang Mahasiswa Jadi Mucikarinya

Minyak Tanah Jatah Maumere Kabur ke Kabupaten Tetangga

Petugas pengawas kata dia, siap menuju tempat-tempat yang terindikasi ada pelanggaran.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved