Pemerintah Kabupaten TTU Akan Merelokasi Pemukiman Warga di SP 1 dan SP 2

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berencana akan melakukan relokasi terhadap pemukiman warga yang berada di wilayah SP 1 dan SP 2

Pemerintah Kabupaten TTU Akan Merelokasi Pemukiman Warga di SP 1 dan SP 2
POS-KUPANG.COM/THOMAS MBENU NULANGI
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt saat hadir di RAT KSP Pelita Lifau Indah, Sabtu (19/1/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berencana akan melakukan relokasi terhadap pemukiman warga yang berada di wilayah SP 1 dan SP 2, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Pasalnya, wilayah seluas 690 hektar tersebut direncanakan akan dialihfungsikan oleh pemerintah untuk membangun tambak garam guna meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes kepada wartawan usai membuka kegiatan RAT KSP Pelita Lifau Indah di Kelurahan Binsasi, Sabtu (19/1/2018) siang.

Raymundus mengatakan, pemerintah tidak mungkin membiarkan masyarakat untuk tinggal di dalam wilayah SP 1 dan SP 2 yang nantinya akan dijadikan areal tambak garam.

"Pemukiman akan kita relokasi kan. Karena tidak bisa pemukiman di dalam tambak garam, karena panas. Suhunya kan tinggi untuk apa kita panggang orang," jelasnya.

Raymundus menjelaskan, jika pemukiman warga berada di areal tambak garam maka pemerintah tidak memperhatikan masyarakat dari aspek kemanusiaan lagi.

"Masa pemukiman disitu, karena panas. Kita jemur air menjadi kering kemudian menjadi garam. Kan panas itu. Radiasinya sangat berbahaya," ujarnya.

Oleh karena itu, sebut Raymundus, pemerintah daerah Kabupaten TTU sedang mendiskusikan dengan pemerintah ditingkat atas untuk kemudian dilakukan relokasi dan pembangunan pemukiman baru bagi seluruh warga di wilayah SP 1 dan SP 2.

"Dan itu dari transmigrasi pusat. Jadi lokasi pemukiman baru masih di daerah SP 1 dan SP 2 yang di bukit itu. Sehingga bukit itu akan ditata menjadi pemukiman kembali," jelasnya.

Menurut Raymundus, pemerintah tidak akan mengambil lahan baru dari masyarakat untuk merelokasi pemukiman warga. Namun hanya mengambil bagian perbukitan untuk dijadikan pemukiman baru.

"Disitu juga air bersih tidak bisa di jamin, karena di pemukiman sekarang air asin. Coba boleh digali disana untuk membuktikannya," ungkap Bupati TTU dua periode itu.

Raymundus menegaskan, soal perizinan bukan kewenangannya, karena dirinya hanya memberikan rekomendasi berkaitan dengan wilayah yang nantinya akan dijadikan sebagai tambak garam.

Wilayah yang akan direkomendasikan, tambah Raymundus, adalah wilayah SP 1 dan SP 2. Sedangkan kewenangan untuk melakukan proses perizinan berada pada pemerintah ditingkat atas yakni pemerintah provinsi NTT dan Kementrian Transmigrasi.

"Kalau kemudian kementrian transmigrasi mempunyai pertimbangan seperti telaahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dialihfungsikan sebagai daerah tambak garam kan silahkan. Kan kewenangan buka pada kita lagi, tapi pada pemerintah ditingkat atas," tegasnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved