DPRD NTT Dukung Aliansi Peduli Kemanusiaan ‎Tempu Jalur Hukum

POS-KUPANG.COM|KUPANG - DPRD NTT mendukung Aliansi Peduli Kemanusiaan menempuh jalur hukum atas kasus pencekalan Selfina Etidena oleh Satgas Anti Human Trafficking di Bandara El Tari, 4 Januari 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat menerima Aliansi Peduli Kemanusiaan di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Senin (14/1/2019).

‎Aliansi Peduli Kemanusiaan sudah ada di Gedung DPRD NTT sekitar pukul 13:00 wita, kemudian mereka diterima oleh DPRD NTT dan dipersilahkan masuk ke ruang rapat Kelimutu

Kehadiran mereka ingin menyampaikan persoalan pencekalan terhadap Selfina Etidena.

Pertemuan ini dipimpin ‎etua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, Wakil Ketua Komisi V, Mohammad Ansor ,Alex Ena, Karel Koro dan Toni Bengu.

Sementara Aliansi ini terdiri dari Kemanuri Kupang, FMN, IMM, HPMI,HIPMA Undana, Ikmahwell, Imahlolong, SEMATA, Permapar, HIMAP, IKMAS Alor Barat Daya dan Pospera NTT.

Kehadiran mereka ingin menyampaikan persoalan yang menimpa Selfina Etidena pada 4 Januari 2019, yang mana Selfina dicekal oleh petugas Satgas TPPO saat di Bandara El Tari ‎.

• Jembatan Waima di Kabupaten Lembata Butuh Puluhan Miliar

• Ibunda Jelly Wakano Nangis Setelah Anaknya Inggid Wakano Lolos ke Babak The Rising Star Indonesia.

Pertemuan awalnya berjalan lancar, ketika Jimmi Sianto meminta agar aliansi menyampaikan aspirasi dan tujuan hadir di DPRD NTT.

• Politani Kupang Masih Gantung Nasib Doktor LL, Dosen yang Selingkuhi Mahasiwinya, GMTN

• Selfina Menangis di Gedung DPRD Provinsi NTT, Sisilia Sona : Sesuai Prosedur. Intip Fotonya

• Aliansi Peduli Kemanusiaan Demo : Nakertrans Bertanggungjawab atas Peristiwa yang Menimpa Selfina

Sebelum mengakhiri pertemuan, Jimmi mengatakan, DPRD NTT mendukung upaya alinsi untuk melaporkan kasus itu ke polisi.‎ "Prinsipnya, kita dukung agar kasus ini diproses secara hukum," kata Jimmi.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor mengatakan, DPRD NTT akan mengundang Pemerintah untuk menggelar rapat.

"Kita segera minta Sekwan keluarkan surat kepada pemerintah supaya ‎hadir dalam pertemuan. Kita juga izinkan teman-teman aliansi sebanyak 25 orang untuk ikut pertemuan," kata Ansor.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)