Berita Kabupaten Malaka
Bawaslu Malaka Libatkan Komponen Masyarakat Untuk Pengawasan Partisipasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan partisipatif
Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM| BETUN--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka gencar melakukan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2019 di tingkat kecamatan.
Kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi ini melibatkan seluruh komponen masyarakat diantaranya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemilih pemula, aparat kepolisian, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek, SP, Senin (3/12/2018).
• Wakapolda NTT Mengapresiasi Kinerja Anggota Polda NTT
• DPTHP Kabupaten TTS Tak Kunjung Diplenokan. Begini Alasannya
• Ekspor NTT Oktober 2018 Naik Tapi Defisit Neraca Perdagangan Makin Tajam
• Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang di NTT Terus Menurun
Menurut Piter demikian ia disapa, kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan partisipasi ini merupakan program kerja Bawaslu untuk mensukseskan Pemilu 2019. Tujuannya untuk meningkatkan partisipatisi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Selain itu, mendapatkan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran pemilu dan upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Malaka, Nadap Betty, S.Pi mengatakan hari pertama kegiatan sosialisasi dimulai dari Kecamatan Malaka Timur.
Materi sosialisasi meliputi pengawasan partisipatif, potensi pelanggaran pemilu 2019, pengawasan kampanye dan netralitas ASN.
Bentuk-bentuk partisipatif masyarakat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 meliputi sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey/jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat hasil pemilu.
• Bantah Hamili Siswi SMU, Anggota DPRD SBD Ini Bilang Siap Tes DNA
• Penyidik Terus Lakukan Pemeriksaan Saksi Dugaan Anggota DPRD SBD Hamili Siswi SMU
• Hingga Awal Desember KPU TTS Tak Kunjung Selesaikan Pengadaan APK Pemilu 2019
• Kadis P dan K Kabupaten TTS Sebut Dana PIP 2015 dan 2016 Banyak Yang Hangus
Menurut Betty, dalam hal pengawasan partisipatif, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya, tokoh agama dengan diterbitkannya Buku Serial Pengawasan Partisipatif Menurut Agama (5 Agama). Bawaslu Malaka akan mendistribusikan buku tersebut baik softcopy maupun hardcopy kepada tiga tokoh agama yang ada di Kabupaten Malaka.
Selain itu Bawaslu Malaka akan membentuk Saka Adhyasta/Relawan pengawas pramuka. Salah satu model pengawasan dan pemantauan Pemilu berbasis IT adalah Aplikasi Gowaslu pada ponsel android.
Koordinator Divisi PHL, Petrus Kanisius Nahak, S.Pd saat memaparkan materi pengawasan pemilu partisipatif, Pelanggaran pemilu dan pengawasan kampanye mengatakan, pengawasan pemilu 2019 mengedepankan tindakan preventif/pencegahan semaksimal mungkin sebelum dilakukan tindakan represif.
• Dua Peringatan, Gelombang Setinggu 2,5 Meter dan Hujan Disertai Petir Terjadi di Ruteng
• Akui Dirinya Nakal, Ini Loh Kode Khusus Jackie Chan untuk Perempuan yang Disewa. Yuk Simak
Untuk itu perlu dibangun sinergitas dan strategi pengawasan antara seluruh elemen masyarakat dengan pengawas pemilu untuk meminimalisir terjadinya Pelanggaran Pemilu.
Menurut Kens Nahak, penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak akan memunculkan persoalan yang lebih kompleks ketimbang pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karenanya, proses pengawasan Pemilu 2019 tidak boleh hanya ditaruh di pundak pengawas pemilu semata secara institusi, tapi butuh pelibatan seluruh lapisan masyarakat. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas)