Berita Kabupaten Ngada Terkini

Saber Pungli OTT di Pelabuhan Aimere, Ini Hasilnya

Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu Anggoro C Wibowo, S.I.K, mengatakan pihaknya telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pelabuhan Aimere.

Saber Pungli OTT di Pelabuhan Aimere, Ini Hasilnya
ISTIMEWA
Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu Anggoro C Wibowo, S.I.K 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA - Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu Anggoro C Wibowo, S.I.K, mengatakan pihaknya telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pelabuhan Aimere.

OTT itu dilakukan oleh Unit Tidakan Satgas Saber Pungli Kabupaten Ngada pelabuhan Fery Aimere, Kabupaten Ngada, Jumat (5/10/2018).

Menurut Anggoro, OTT tersebut atas laporan Intel Polres Ngada yang mana tim saber pungli menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp 40.300.000. Namun setelah diperiksa keuangan yang legal sebesar Rp 38.794.000 dimana setelah dicek merupakan hasil penjualan tiket sedangkan sisanya Rp 2.802.000 merupakan ilegal karena memungut lebih.

Baca: Dukung Instruksi Gerakan Kebersihan, DPRD Minta Harus Jadi Contoh

Pihak yang diperiksa adalah Gabriel Da Silva sebagai Supervisor pada ASDP Aimere dengan petugas staf usaha Muhammad Syarif.

Selain itu pula pihaknya memeriksa Maria Dolorosa Dopo yang merupakan petugas Dinas Perhubungan NTT yang melakukan pungutan di luar ketentuan dengan jumlah uang Rp 800.000 untuk biaya parkir yang seharusnya tidak boleh dipungut.

Baca: Ketua LPJK NTT, Paulus Tanggela: Jangan Bangga Jadi Sarjana Kalau Tidak Bisa Kerja

"Terkait OTT tersebut, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ketiga orang tersebut membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan," papar Anggoro, Sabtu (27/10/2018).

Sementara itu Kanit Tipikor Polres Ngada Rusnadin, mengatakan, karena prosesnya harus ikut Nota Kesepahaman maka ketiganya tidak ditahan namun memberikan kepada atasan mereka untuk memberi sanksi.

Ia juga menyebutkan jumlah uang yang dilakukan pungutan liar juga tidak besar sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus korupsi bisa lebih dari dua ratusan juta sehingga prosesnya dibenarkan untuk mendapatkan sangsi.

Apabila mengulang lagi maka wajib dilakukan proses hukum bagi oknum tersebut. Ia mengatakan upaya ini bukan polisi tidak serius menindak pelaku namun ada aturan yang memungkinkan untuk diterapkan. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved