Berita Kabupaten Kupang Terkini
Pemkab Kupang Bahas Penyusunan Perencanaan Kawasan Perbatasan di Oepoli
Pemerintah Kabupaten Kupang bersama para stakeholder melakukan pertemuan khusus dengan tim pemerintah pusat
Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong
POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Pemerintah Kabupaten Kupang bersama para stakeholder melakukan pertemuan khusus dengan tim pemerintah pusat, terkait pembahasan penyusunan perencanaan kawasan perbatasan RI-RDTL di Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur.
Pembahasan perencanaan tersebut dimaksudkan menjadi panduan pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat tumbuh menjadi kawasan layak huni, berdaya saing serta berkelanjutan.
Dalam siaran Pers Bagian Humas Setda Kabupaten Kupang yang diterima POS- KUPANG.COM, Kamis (13/9/2018) menyebutkan, bertempat di Kantor Bupati Kupang, Kamis, 13 September 2018 dilaksanakan pertemuan penting yang menghadirkan stakeholder dari berbagai kalangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Baca: Anggota TNI di Belu Patroli Bersama Anak Mantan TNI
Pemateri utama dari kegiatan ini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Materi pembahasan pada focus group discussion, penyusunan perencanaan kawasan permukiman perbatasan lokasi prioritas II, Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang.
Perwakilan Tim Teknis Dit.PKP Kementerian PUPR, Ryandika pada kesempatan ini menegaskan, demi mendukung penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman khusus di kawasan perbatasan diperlukan suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan implementatif.
Oleh karena itu Sub Direktorat Kawasan Permukiman Khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2018 menyusun Perencanaan Kawasan Permukiman Perbatasan Lokasi Prioritas II : Oepoli Kabupaten Kupang.
Diharapkan, kata Ryandika, perencanaan tersebut dapat menjadi panduan pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat tumbuh menjadi kawasan layak huni, berdaya saing serta berkelanjutan.
Kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Masukan dari semua pihak sangat diperlukan demi penyempurnaan perencanaan sehingga bisa diperoleh hasil yang komprehensif. (*)