Berita NTT

Bentrok di Oebelo dan Tanah Merah- Ini Empat Kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Forkopimda NTT

Inilah empat yang dihasilkan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT menyikapi peristiwa bentrokan dua kelompok

Bentrok di Oebelo dan Tanah Merah- Ini Empat Kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Forkopimda NTT
pos kupang.com, oby lewanmeru
Penjabat Gubernur NTT, Drs. Rober Simbolon, MPA ketika memberi keterangan soal peristiwa di Oebelo dan Tanah Merah Kabupaten Kupang‎, Minggu (26/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/ KUPANG --- Inilah empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT dalam menyikapi peristiwa bentrokan dua kelompok masyarakat di Desa Oebela dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Rapat  berlangsung secara tertutup ini digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (26/8/2018).

Baca: Tabrakan Beruntun di Pantai Timor! Colt Seruduk Mobil dan 4 Sepeda Motor

Rapat dipimpin Penjabat Gubernur NTT, Drs. Robert Simbolon, MPA dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda NTT dan juga sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah NTT.

‎Hadir dalam rapat itu, Sekda NTT, Ben Polo Maing, Asisten I Setda NTT, Mikael Fernandez, Karo Humas, Semuel Pakereng, Kadis PPKAD, Hali Lanan Elias, Kadis Sosial, Wilem Foni, Kadis Perhubungan, Isyak Nuka, Karo Pemerintahan, Viktor Manek dan Kasat Pol PP, John Hawula.

Kepala Biro Humas Setda NTT, Drs. Semuel Pakereng,M.Si yang dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan Penjabat Gubernur NTT dan Forkopimda serta pimpinan OPD.

Menurut Semuel Pakereng, rapat itu berlangsung tertutup dan dipimpin oleh Penjabat Gubernur NTT. " Rapat tadi sudah selesai karena mulai sejak pukul 13:00 wita," kata Semuel.

Penjabat Gubernur NTT, Drs. Robert Simbolon,MPA yang ditemui usai rapat mengatakan, dalam rapat itu, ada empat kesepakatan yang dihasilkan.
Keempat kesepakatan itu, yakni, Pertama bahwa penegakan hukum terus berjalan dengan tujuan dapat meminta pertanggungjawaban pelaku.

"Jadi kita sepakati kurang lebih ada empat hal. Pertama itu terkait penegakan hukum atas peristiwa bentrokan. Ini dalam rangka meminta pertanggungjawaban oknum yang melakukan tindak kekerasan sampai ada korban meninggal duni," kata Robert.

Kedua, Pemprov sepakat akan mengambil inisiatif untuk melakukan pendataan secara lengkap menyangkut dokumen kewargaan, seperti administrasi kependudukan, yakni KTP, kartu keluarga, dan administrasi kepemilikan atas lahan dan rumah yang sudah mereka tempati selama ini.

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved