Polisi Tembak Warga Sumba Barat
Temukan Hal Mencengangkan, Lembaga Advokasi ELSAM Jakarta Desak Kapolri Turun Tangan
Kapolri juga harus menyelidiki indikasi keterlibatan PT. SMK dalam peristiwa yang menewaskan Poru Duka akibat tertembak pada bagian dadanya.
Penulis: Fredrikus Royanto Bau | Editor: Fredrikus Royanto Bau
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus mengusut tuntas peristiwa penembakan masyarakat yang terjadi di Pantai Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kapolri juga harus menyelidiki indikasi keterlibatan PT. Sutera Marosi Kharisma (PT. SMK) dalam peristiwa yang mengakibatkan tewasnya warga bernama Poru Duka (40 tahun) akibat tertembak bagian dadanya.
Demikian desakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam website resminya, http://elsam.or.id/id/.
Deputi Direktur Advokasi ELSAM, Andi Muttaqien yang dikonfirmasi POS-KUPANG.COM melalui ponsel, Jumat (27/4/2018) membenarkan bahwa lembaga tersebut sedang mengkaji dan mengadvokasi masalah tersebut.
Baca: Gara-gara Tanah, Warga Sumba Barat Tewas Ditembak Polisi
Lebih lanjut ELSAM juga meminta Kapolri agar memerintahkan jajarannya untuk menghentikan praktik-praktik intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat.
Dikatakan, peristiwa penembakan pada 25 April 2018 yang lalu dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Sumba Barat itu telah menewaskan Poru Duka (40 tahun).
Selain itu, beberapa warga juga terluka dan mengalami penganiayaan.
Bahkan salah satu korban yang terluka adalah seorang anak yang masih duduk di bangku SMP.
ELSAM menilai pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan sangat berlebihan, sehingga menyebabkan tertembaknya beberapa warga dan menewaskan seorang warga.
"Aparat keamanan juga diketahui mengancam sejumlah warga yang mendokumentasikan tindakan kekerasan tersebut," demikian ELSAM.
Baca: Supaya Kopi Flores Tetap Kualitas, Pemilik La Bajo Flores Coffee Minta Petani Lakukan Hal ini
Dalam pernyataan yang ditandatangani, Wahyu Wagiman selaku Direktur Eksekutif ELSAM tersebut diuraikan, adanya keberpihakan pemerintah setempat beserta aparat keamanan sangat terasa ditunjukkan kepada pihak perusahaan, tanpa menelusuri lebih jauh permasalahan utama dari sengketa tersebut.
Peristiwa ini sendiri, lanjut ELSAM, dilatarbelakangi oleh sengketa lahan antara PT. SMK, yang ingin mengembangkan industri pariwisata di wilayah tersebut dengan masyarakat.
Sengketa ini telah berlangsung sejak 1994, yang sebelumnya masyarakat berkonflik dengan PT. Sukses Graha Pratama.