Kunjungi Belu Perbatasan RI-RDTL, Mensos Idrus Marham minta Masyarakat Jujur katakan Tidak Miskin

Jika tidak ada kejujuran dari masyarakat sendiri maka bupati harus berani mencoret peserta penerima bantuan yang ekonominya sudah membaik.

Kunjungi Belu Perbatasan RI-RDTL, Mensos Idrus Marham minta Masyarakat Jujur katakan Tidak Miskin
POS KUPANG/TENI JENAHAS
Mensos RI, Idrus Marham (Berpakaian Adat) didampingi Bupati Belu Willy Lay saat berada di Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM|ATAMBUA - Menteri Sosial RI, Idrus Marham meminta kejujuran dari masyarakat untuk menyatakan tidak lagi miskin sehingga bisa dikeluarkan dari daftar peserta penerima bantuan seperti rastra dan PKH.

Jika tidak ada kejujuran dari masyarakat sendiri maka Bupati harus berani mencoret nama-nama peserta penerima bantuan yang status ekonominya sudah membaik atau naik kelas.

Hal ini ditegaskan Mensos, Idrus Marham saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu, di Gedung Dharma Wanita Betelalenok, Kamis (5/4/2018).

Menurut Mensos, penanganan kemiskinan merupakan urusan kementerian sosial.

Baca: Siswa SMA-SMK di NTT Bakal Difasilitasi PDIP ikut Try Out SBMPTN 2018, Begini Target Mereka

Kebijakan yang dilakukan kemensos adalah memberi kewenangan kepada bupati untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah masing-masing setiap enam bulan.

Apabila dalam sekian tahun ditemukan peserta penerima rastra dan PKH yang ekonominya sudah membaik atau naik kelas, maka bupati harus berani mencoret namanya.

Dengan demikian, data kemiskinan di Indonesia khususnya di NTT bisa menurun.

Tetapi sebaliknya, jika masyarakat tidak pernah ada kejujuran dan kesadaran untuk mengatakan tidak miskin lagi maka, sampai kapan pun, data kemiskinan terus meningkat.

Menteri Idrus mengatakan demikian untuk menghindari pengakuan miskin hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan secara fakta keluarga yang bersangkutan sudah cukup baik ekonominya.

Baca: Kapolda dan  Wakapolda  NTT  Silaturahmi ke Uskup  Maumere, Ini yang Mereka Bicarakan

"Bagi keluarga yang statusnya sudah naik kelas harus ada kesadaran dan kejujuran untuk menyatakan keluar dari peserta penerima program rastra atau PKH. Kalau tidak jujur, bupati harus berani mencoret namanya dari peserta penerima bantuan," kata Mensos.

Menurut Menteri Idrus, program rastra dan PKH hanya memenuhi kebutuhan isidentil dan dalam waktu tertentu.

Untuk itu, masyarakat bisa memanfaatkan program pemberdayaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga saat program rastra dan PKH selesai, keluarga yang bersangkutan sudah tidak miskin lagi. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help