TOPIK
Pilkada serentak 2020
-
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya belum bisa memfasilitasi pemilihan umum secara online atau e-voting.
-
Anggota DKPP Didik Supriyanto mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara Pilkada 2020 akibat Covid-19.
-
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Cianjur, segera mengembalikan dana yang sudah masuk untuk Pilkada Cianjur 2020 untuk Covid-19.
-
Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, SH, menyarankan pemerintah gunakan dana Pilkada untuk virus corona.
-
Petahana Agustinus Niga Dapawole yang berpasangan dengan Gregorius HBL Pandango, SE, mempertanyakan komitmen partai politik ( Parpol).
-
Mendagri Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menyusun peraturan Perppu terkait penundaan pilkada serentak 2020.
-
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, saat ini pihaknya fokus menuntaskan penanganan wabah Covid-19.
-
KPU NTT Akan Sesuaikan Jadwal, Jika Terjadi Penundaan Semua Tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 di NTT.
-
Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Nusa Tenggara Timur ( NTT) Thomas Dohu, mengatakan, siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah.
-
Pengalihan anggaran Pilkada 2020 ke penanganan Covid-19 harus diawasi agar tidak menjadi peluang dimanfaatkan petahana.
-
Dana penyelenggaraan Pilkada 2020 yang telah dianggarkan dalam APBD direalokasikan untuk penanganan dan pengendalian Covid-19.
-
Pilkada 2020 Ditunda, Dukcapil Jadwalkan Penyerahan DP4 Tahap 2 kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU).
-
Bawaslu Kabupaten Manggarai telah menonaktifkan Panitia Pengawas Kecamatan ( Panwascam) dan Panitia Panwaslu Kelurahan/Desa ( PKD).
-
Namun, sejauh ini, KPU Kabupaten Belum belum mendapatkan surat resmi dari KPU RI terkait penundaan Pilkada serentak 2020 tersebut.
-
Mahfud MD, menyebutkan KPU bisa menunda tahapan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) sebagai lembaga yang independen.
-
Ketua Komisi Independen Pemilihan ( KIP) Aceh, Samsul Bahri memperkirakan anggaran Pilkada Rp 200 Miliar.
-
Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan butuh Perppu jika ingin menunda hari pemungutan Pilkada serentak 2020.
-
Pilkada Mabar Tahun 2020, Silverius Syukur Pastikan Paket Mia-Sil Siap Bertarung.
-
Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin, butuh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu).
-
Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, pihaknya menyusun opsi tahapan Pilkada 2020.
-
Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) St. Stefanus Cabang Ngada menyerukan pilkada damai di daerah tersebut.
-
awaslu NTT meminta Bawaslu di sembilan kabupaten agar mengawasi penundaan tahapan pilkada di daerah masing-masing.
-
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
-
Pesan KPU NTT Terkait Covid 19, Petugas Vertual Jaga Jarak dengan Pendukung saat verifikasi vertual di lapangan.
-
11 ASN di Provinsi NTT yang terlibat politik praktis dilaporkan ke KASN masih menunggu Keputusan Komisi ASN ( KASN).
-
Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Manggarai meminta Pengawas Pemilihan Kelurahan Desa ( PPKD)jaga netralitas.
-
KPU Serahkan Syarat Dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati ke PPS Akhir Maret.
-
DPD Partai Hanura Tunggu Hasil Keputusan DPP Terkait Balon di Pilkada 2020.
-
DPD Gerindra NTT sudah menetapkan untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
-
Partai Golkar mendukung usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold ( PT).
