TAG
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
-
Target kita WTP di tahun 2023. Ada 138 tindak lanjut yang harus ditindak lanjuti. Itu akumulasi dari tahun 2005 sampai sekarang
Kamis, 12 Januari 2023
-
Pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas pertanggung jawaban keuangan tahun 2021.
Selasa, 9 Agustus 2022
-
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Barat, Drs.Daniel B.Pabala mengatakan selama ini Kabupaten Sumba Barat belum pernah meraih hasil pe
Rabu, 3 November 2021
-
DPRD Kabupaten Ende menyoroti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ende yang selalu mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Jumat, 28 Juni 2019
-
Berdasarkan Laporan Hasil BPK RI atas LKPD tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Jumat, 27 Juli 2018
-
Kabupaten TTS kembali meraih penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Minggu, 15 Juli 2018
-
Pemerintah Kabupaten Malaka mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sabtu, 30 Juni 2018
-
Dalam OTT tersebut, petugas menemukan uang Rp 1,145 miliar serta 3.000 dolar AS di dalam brangkas, namun KPK belum
Senin, 12 Juni 2017
-
Laporan dana BOS pengeluaran uang tidak sesuai dengan laporan karena persoalan administrai dan pelaporan yang belum lengkap.
Minggu, 11 Juni 2017
-
Laporan itu diterimanya pada tanggal 6 Juni 2017 lalu dari perwakilan ketua BPK Perwakilan Provinsi NTT.
Minggu, 11 Juni 2017
-
Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran memberikan apresiasi atas opini WDP dari BPK yang diraih Pemkab Malaka.
Selasa, 6 Juni 2017
-
Pencangan Kejar WTP oleh pemkab Malaka tahun 2016 lalu memacu motivasi kerja seluruh komponen pengelolah keuangan daerah. Point-point yang menjadi cat
Selasa, 6 Juni 2017
-
Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat opini wajar dengan pengecualian.
Rabu, 29 Juni 2016
-
Maka tahun 2016 diharapkan pemkot Kupang bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti Pemprov NTT yang sudah mendapat opini WTP
Selasa, 14 Juni 2016
-
Dewi Cintrini mengatakan hal kelima yang dikecualikan yakni beban barang dan jasa
Selasa, 14 Juni 2016
