Warga Nagekeo Tolak Pembangunan Yonif, Brigif dan Korem, DPRD Soroti Ketidakjelasan Data Lahan

Ringkasan Berita:

• Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Keadilan, Perdamaian dan Hak Asasi Manusia (Forkasi) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi demonstrasi damai pada Jumat (5/6/2026). 
• Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif), Brigade Infanteri (Brigif), dan Komando Resor Militer (Korem) di Kabupaten Nagekeo
• Di halaman Kantor DPRD Nagekeo, massa melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MBAY – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Keadilan, Perdamaian dan Hak Asasi Manusia (Forkasi) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi demonstrasi damai pada Jumat (5/6/2026). 

Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif), Brigade Infanteri (Brigif), dan Komando Resor Militer (Korem) di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Resor Nagekeo, para demonstran memulai aksi dengan konvoi kendaraan bermotor dari Gereja Centrum Danga menuju Kantor DPRD Nagekeo dan selanjutnya ke Kantor Bupati Nagekeo.

Di halaman Kantor DPRD, massa melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. 

Baca juga: Terangi Nagekeo, PLN dan Pemerintah Kabupaten Perkuat Sinergi demi Kesejahteraan Masyarakat

Mereka menilai pemerintah daerah selama ini mengabaikan tuntutan masyarakat terkait kejelasan status tanah yang kini menjadi ruang hidup warga.

Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah perbedaan data luas lahan yang disebut-sebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas militer tersebut. 

Warga mempertanyakan adanya perbedaan antara luas lahan 23,6 hektare dan 236 hektare yang tercantum dalam berbagai dokumen.

Menurut para demonstran, ketidakjelasan data tersebut telah memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat dan aparat. 

Mereka juga menilai kehadiran satuan militer baru di Pulau Flores berpotensi lebih mengamankan kepentingan investasi dibanding melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan.

Selain menolak pembangunan Yonif, Brigif dan Korem, massa juga mendesak penghentian proyek geothermal di Flores yang mereka nilai berpotensi mengancam lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat lokal.

Salah satu organisator aksi, Pater Felix Baghi, menegaskan, masyarakat adat Nagekeo selama ini merupakan penjaga ekosistem dan kearifan lokal yang harus dihormati keberadaannya.

Menurutnya, keputusan pemerintah daerah yang dinilai dilakukan tanpa keterbukaan dalam menghadirkan Yonif, Brigif dan Korem dapat semakin menjauhkan masyarakat dari tanah dan ruang hidup mereka, terutama kaum perempuan yang selama ini bergantung pada sumber daya alam setempat.

“Para anggota DPR terlalu lama tidur dan hari ini bangkit bersama kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke pusat. Kami membutuhkan kejelasan karena ada perbedaan antara 23,6 hektare dan 236 hektare,” ujar Felix Baghi di hadapan peserta aksi.