DPRD Sumba Timur Beri Rekomendasi Usai Temukan Ada Manipulasi Data dalam Pengiriman Ternak

Ketiga, DPRD meminta pemerintah kabupaten untuk lebih selektif dalam memberi izin bagi pengusaha yang mengajukan kuota pengiriman ternak.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha baik CV atau UD berupa pencabutan izin usaha dan di-blacklist jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

DPRD juga mendorong pemerintah segera membuat MoU dengan Balai Karantina Waingapu untuk membuka pos terpadu di dalam balai, guna mempermudah verifikasi dan validasi ternak yang masuk dan keluar dari Sumba Timur.

DPRD menegaskan, Balai Karantina Waingapu tidak boleh menampung ternak yang tidak memenuhi syarat pengiriman dari mana pun.

Selain itu, mereka meminta polisi dan jaksa untuk mengusut dan menindak tegas pelaku yang memalsukan dokumen tersebut.

“Pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk mengusut dan menindak tegas oknum ataupun pelaku usaha yang diduga melakukan pemalsuan dokumen dan manipulasi asal ternak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

DPRD mengatakan bahwa, pengiriman ternak kuda betina produktif dan jantan di bawah umur merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan populasi ternak kuda di Sumba Timur.

“Tidak dapat ditoleransi serta harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Aldy Rihi. (dim)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS