Rabu, 22 April 2026

NTT Terkini 

Komisi V DPRD NTT Minta Aktivasi Program PBI JKN dan RS Tak Tolak Pasien 

Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah melalui Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan agar segera melakukan aktivasi kepesertaan PBI.

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Apolonia Matilde
POS-KUPANG.COM/ irfan hoi
KOMISI V - Anggota Komisi V DPRD NTT Kasimirus Kolo meminta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan agar mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JKN di Provinsi NTT. Rabu, (18/2/2026) di kantornya. 

Sebelumnya, sebanyak 11 juta kepesertaan PBI JKN dinonaktifkan. Namun, pemerintah kini membuka peluang bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi belum tercatat atau terkendala dalam sistem pendataan untuk kembali mengaktifkan kepesertaannya

“Kita juga ingin masyarakat menyanggah atas data-data di dalam DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional) itu," kata Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, dilansir dari Tribunnews.com.

Dia berkata yang otomatis di-reaktivasi adalah kepesertaan orang-orang yang memiliki penyakit kronis atau katastrofik, seperti jantung koroner atau gagal ginjal yang memerlukan cuci darah secara rutin. 

“Tetap kita lakukan ground check, kita lakukan uji di lapangan dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya nanti akan jadi pedoman untuk menyalurkan PBI pada tahap berikutnya," ujar dia.

Yusuf menyebut, dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, pihaknya bersama BPJS Kesehatan melakukan aktivasi kepesertaan, terlebih bagi peserta PBI JKN yang menderita penyakit kronis. 

“Antara dua sampai tiga bulan ke depan. Kita harapkan untuk yang 106 ribu lebih, yang memiliki penyakit kronis itu, paling enggak 2 bulan. Sisanya, dari 11 juta itu, kita harapkan tiga bulan, maksimal April,” ujarnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr. Ario Trisaksono belum memberikan respons terkait dengan adanya pemblokiran kepesertaan BPJS Kesehatan. POS-KUPANG.COM, telah mendatangi kantornya untuk mengonfirmasi total peserta PBI JKN pada BPJS Kesehatan Cabang Kupang yang diblokir. 

"Untuk itu kami harus lapor ke pimpinan dulu," kata seorang staf ketika menerima POS-KUPANG.COM, Rabu siang. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kanisius Mau pun demikian. Ia belum memberi merespons pada panggilan seluler yang dikirimkan. (fan) 

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
 
 
 

 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved