Komisi V DPRD NTT Minta Aktivasi Program PBI JKN dan RS Tak Tolak Pasien 

Ringkasan Berita:

• Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah melalui Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan agar segera melakukan aktivasi kepesertaan PBI
• Lebih dari belasan juta peserta PBI JKN diblokir aksesnya oleh Pemerintah. Di tengah proses itu, Rumah Sakit (RS) agar tidak boleh menolak pasien PBI JKN
• Politikus NasDem meminta RS menyiapkan layanan khusus agar membantu pasien
• Layanan itu akan mengakomodir peserta PBI JKN maupun tidak memiliki identitas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah melalui Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan agar segera melakukan aktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pasalnya, lebih dari belasan juta peserta PBI JKN diblokir aksesnya oleh Pemerintah. Di tengah proses itu, Rumah Sakit (RS) agar tidak boleh menolak pasien PBI JKN. 

"Sebetulnya Pemerintah harus mengaktifkan kembali itu," kata Anggota Komisi V DPRD NTT Kasimirus Kolo, Rabu (18/2/2026). 

Politikus NasDem itu meminta RS menyiapkan layanan khusus agar membantu pasien. Layanan itu akan mengakomodir peserta PBI JKN maupun tidak memiliki identitas. Layanan itu, akan mengkoneksi identitas dan BPJS Kesehatan. 

Sisi lain, Kolo menyebut bantuan yang diberikan Pemerintah harusnya dipahami bahwa itu tidak abadi. Peserta yang sudah dalam kategori mampu, hendaknya dikeluarkan dari kepesertaan dan dialihkan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. 

"Supaya bantuan bergeser ke masyarakat lain yang belum tersentuh," katanya. 

Bantuan atau subsidi yang dilakukan Pemerintah, menurut dia, semata ingin memberi stimulus sekaligus mendorong pemberdayaan. Jika peserta dikatakan mampu, bantuan bisa diberikan kepada kelompok masyarakat rentan lainnya. 

Dia mengkritisi persoalan yang sering terjadi dalam berbagai bantuan Pemerintah. Pendataan antar instansi kerap berbeda. Itu yang menyebabkan ketidak-sinkron dan ujungnya masyarakat atau penerima bantuan dirugikan. 

"Mestinya melalui sistem yang sama sehingga tidak menimbulkan perbedaan data dinas ini, Kementerian ini, pihak ini," katanya. 

Dampak dari data yang tidak cermat juga membuat bantuan yang digelontorkan tidak tepat sasaran. Alhasil, masyarakat yang membutuhkan harus menerima kenyataan tidak diakomodir dalam program tersebut. 

Bagi dia, data perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala. Sebab, data sangat penting dalam perencanaan dan penentuan arah kebijakan serta program. Menurut Kolo, kehadiran negara melalui bantuan tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai obyek. 

"Dia terima bantuan dari waktu ke waktu. Dia harus menjadi subyek, pelaku. Dikasih modal usaha supaya menopang ekonomi keluarga dan dia berkelanjutan kalau konsumtif, jangan harap bicara kemandirian," ujar dia.