Kepala BTN Matalawa Imbau Warga Tidak Merusak Taman Nasional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Matalawa, Lugi Hartanto mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang merusak di kawasan lindung tersebut. Terhadap pelanggar kata dia, dapat didenda dan dihukum penjara.

Aktivitas merusak yang dimaksud Lugi antara lain penambangan dan penebangan hutan.

Ia menegaskan hal tersebut penting karena Taman Nasional Matalawa merupakan kawasan strategis yang menyangga berbagai aspek kehidupan seperti ketersediaan air dan keanekaragaman hayati.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan yang merusak kawasan Taman Nasional Matalawa seperti penambangan dan penebangan hutan,” kata Lugi Hartanto kepada POS-KUPANG.COM saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2025).

Ia menyebutkan, persentase kawasan hutan di Pulau Sumba saat ini hanya sekitar 20 persen. 

Angka tersebut kata dia, masih jauh dari persentase luas kawasan hutan minimal mencapai 30 persen.

“Karena itu taman konservasi Matalawa ini perlu dijaga. Ini sangat penting bagi kita masyarakat Sumba. Kita berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas yang merusak taman nasional,” ujarnya.

Baca juga: Pemda Sumba Timur dan BTN Matalawa: Tidak Boleh Ada Penambangan di Luar dan di Taman Nasional

Kawasan Konservasi

Sebagai informasi, Taman Nasional Matalawa memiliki luas total 92.079,68 ha. 

Taman nasional ini merupakan gabungan dari kawasan konservasi Manupeu Tanah Daru seluas 50.122 ha dan kawasan Laiwangi Wanggameti seluas 41.772,18 ha.

Di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman. Di antaranya 375 jenis tumbuhan, 159 jenis burung, 94 jenis kupu-kupu, dan 41 jenis capung.

Selain itu, ada 30 jenis reptil, 28 jenis mamalia dan 6 jenis amfibi yang tersebar di berbagai tipe habitat.

Kawasan TN Matalawa ini terdiri atas hutan primer seluas 65.500 ha, hutan sekunder 18.400 ha, sabana 5.500 ha, badan air 1.800 ha dan kawasan infrastruktur seluas 879,68 ha.

Ada Penambang Emas Ilegal