Manggarai Barat Terkini

Anggaran Rp1,6 M Untuk Perbaikan Jalur Utara Manggarai Barat Tidak Cukup

Kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Manggarai Barat bagian utara itu nyaris putus dan memprihatinkan. 

|
Editor: Ryan Nong
POS-KUPANG.COM/ Ho-Hans Rumat
JALAN RUSAK - Anggota DRPD NTT lintas fraksi dan komisi meninjau jalan rusak di jalur utara Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu (24/9/2025). 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales 

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Anggaran perbaikan jalan yang digelontorkan Pemprov NTT untuk ruas jalan provinsi di jalur utara Kabupaten Manggarai Barat dinilai tidak cukup.

Penilaian ini disampaikan anggota DPRD NTT yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Manggarai Barat pada Rabu (24/9/2025).

Kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Manggarai Barat bagian utara itu nyaris putus dan memprihatinkan. 

Ruas jalan tersebut menghubungkan beberapa kampung dengan rute Nggorang ke Terang, menuju Noa lalu ke Hita, hingga ke Reo Kabupaten Manggarai Timur.

Selain itu, jalan tersebut dapat juga menghubungkan rute Nggorang ke Terang, kemudian Noa dan Golo Welu, hingga ke Kabupaten Manggarai.

Baca juga: Banjir Bandang di Nagekeo NTT, 93 Hektar Sawah Rusak, Ratusan Ternak Hilang

Adapun anggota dewan yang ikut dalam kunjungan tersebut terdiri dari Yohanes Rumat anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Vinsen Pata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Astria Blandina Gaidaka anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat. 

Selain itu, Rusding anggota Komisi II dari Fraksi Amanat Sejahtera dan Siena Katrina anggota Komisi V dari Fraksi Amanat Sejahtera.

Yohanis Rumat kepada POS-KUPANG.COM menyebut biaya rekontruksi senilai Rp 1,6 miliar yang telah dianggarkan pemerintah untuk jalan tersebut masih belum cukup.

"Kalau dilihat fisik di lapangan, jauh lebih besar kondisi kerusakan daripada kesiapan uang," ujar Hans Rumat, sapaan akrab Yohanes.

Menurut Hans Rumat, Gubernur NTT Melki Laka Lena harus bisa mem-plotting anggaran lain diluar Rp1,6 miliar yang sudah disiapkan itu.

Dia mengatakan, jalur tersebut merupakan satu-satunya jalan yang dapat memperlancar perputaran roda perekonomian warga, karena distribusi pangan, maupun komiditi dari desa ke kota maupun dari kota ke desa melalui jalan tersebut.

Selain itu dia menyebut pesebaran penduduk di wilayah-wilayah terdampak sangat tinggi jumlahnya, sehingga dia meminta Pemprov NTT untuk tidak tinggal diam di tempat.

"Pemerintah Provinsi jangan main-main dengan kebutuhan ini. Sebab kalau ini sampai didiamkan atau dipending-pending, saya kira banyak yang dirugikan akibat buruknya jalan ini," tegas Hans Rumat.

Hal yang sama disoroti Rusding. Anggota Fraksi Amanat Sejahtera itu berharap segera ada respon sigap dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

"Sejak bulan Juli kami datang di situ belum parah seperti sekarang. Masyarakat akan dirugikan," ujar anggota komisi II itu.

Baca juga: Aktivis Sosial dan Lingkungan Manggarai Barat Soroti Hal Penting Terkait Pengelolaan TNK

Dia berharap pemerintah provinsi tidak menunggu ada korban jiwa dahulu untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. 

Rusding menyampaikan, perbaikan jalan tersebut sempat dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun saat pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat.

"Jalan kualitasnya bagus, hanya ada beberapa longsoran ini yang tidak cepat ditangani teman-teman di PUPR," kata Rusding.

Dia berharap ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD untuk menyelesaikan keresahan masyarakat terkait jalan tersebut.

"Harapan kami, mau lewat dana Rp 1,6 M ditambah. Nanti diupayakan push ini dana dari bencana ataupun dana darurat lainnya," katanya.

Siena Katrina dari fraksi Amanat Sejahtera menyoroti kualitas pengerjaan gorong-gorong yang dianggap tidak maksimal di Desa Nggorang.

"Itu dibawahnya itu dari seng, bukan dari beton. Sehingga dengan begitu banyaknya mobil yang lintas itu, kempes dia (gorong-gorong) ke dalam," ujar Siena.

Dia menekankan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar pengerjaan kembali jalan tersebut mendapat pengawasan agar pelaksana dapat bekerja secara serius.

"Jalan itu hampir putus. Karena hujan dan tanah tergerus terus. Pemerintah melalui dinas terkait, entah itu nanti dikerjakan oleh siapa saja, nanti itu diperhatikan," tandas Siena.

Lebih jauh Vinsen Pata dari Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah untuk mengoreksi pola kerja "ada korban dulu baru mulai dikerjakan". "Mereka (pemerintah) selama ini, setelah ada kejadian, ada korban dulu baru mulai. Ini sudah sekian bulan," ujarnya.

Dia menceritakan, saat kunjungan pertama lokasi Desa Nggorang, kerusakan jalan tersebut belum memakan korban. Saat kunjungan kedua, kondisi jalan sudah memakan korban. Kali ketiga kunjungan, kondisi jalan bahkan sudah longsor.

Dia juga menduga ada sistem kerja yang tidak beres dalam tubuh pemerintah Provinsi NTT. 

Menurut dia, kejadian itu akibat lemahnya pengawasan dari pemerintahan. "Kita minta PUPR untuk siap kontraktor yang dipercayakan, perlu ada pengawasan pengerjaan. Setelah longsor baru ketahuan ternyata di bawahnya seng-seng," kata dia. 

Dia menyoroti pemerintah yang hanya melihat satu segmen untuk menganggarkan rekonstruksi Jalan di wilayah utara Manggarai Barat.

"Setelah kami kunjungi di lapangan ternyata ada empat segmen, tentu dana ini cukup. Kita berharap pemerintah lebih giat lagi memikirkan sumber dana yang lainnya," tutur Vinsen.

Sebagai anggota DPRD Provinsi, ia pun meminta Gubernur NTT melakukan kunjungan kerja ke wilayah utara Manggarai Barat untuk melihat kondisi sesungguhnya.

"Saya minta kepada pemerintah daerah, Gubernur jangan dengar laporan sepihak saja. Sehingga bisa tahu apa yang kami sampaikan. Kami tidak sedang membohongi," tegas Vinsen.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pemerintah Provinsi NTT, tidak boleh menganggap sepele persoalan itu.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Astria Blandina Gaidaka menilai kondisi Jalan di wilayah utara yang bermasalah harus segera diatasi pemerintah Provinsi NTT.

"Ini sudah masuk musim penghujan, dan kalau jalan di malam hari sangat berbahaya," tutur anggota komisi III, DPRD Provinsi NTT itu.

Bila tidak segera ditangani pemerintah provinsi, maka akan membahayakan para pengendara yang melintasi jalur tersebut. "Jalannya sudah ada yang retak dan akan mengikis terus sudah retak di tengahnya. Tentu pelan-pelan akan tergerus habis," ungkapnya. (moa)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved