Anggaran Rp1,6 M Untuk Perbaikan Jalur Utara Manggarai Barat Tidak Cukup

"Sejak bulan Juli kami datang di situ belum parah seperti sekarang. Masyarakat akan dirugikan," ujar anggota komisi II itu.

Baca juga: Aktivis Sosial dan Lingkungan Manggarai Barat Soroti Hal Penting Terkait Pengelolaan TNK

Dia berharap pemerintah provinsi tidak menunggu ada korban jiwa dahulu untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. 

Rusding menyampaikan, perbaikan jalan tersebut sempat dianggarkan sebesar Rp 1,3 triliun saat pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat.

"Jalan kualitasnya bagus, hanya ada beberapa longsoran ini yang tidak cepat ditangani teman-teman di PUPR," kata Rusding.

Dia berharap ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD untuk menyelesaikan keresahan masyarakat terkait jalan tersebut.

"Harapan kami, mau lewat dana Rp 1,6 M ditambah. Nanti diupayakan push ini dana dari bencana ataupun dana darurat lainnya," katanya.

Siena Katrina dari fraksi Amanat Sejahtera menyoroti kualitas pengerjaan gorong-gorong yang dianggap tidak maksimal di Desa Nggorang.

"Itu dibawahnya itu dari seng, bukan dari beton. Sehingga dengan begitu banyaknya mobil yang lintas itu, kempes dia (gorong-gorong) ke dalam," ujar Siena.

Dia menekankan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar pengerjaan kembali jalan tersebut mendapat pengawasan agar pelaksana dapat bekerja secara serius.

"Jalan itu hampir putus. Karena hujan dan tanah tergerus terus. Pemerintah melalui dinas terkait, entah itu nanti dikerjakan oleh siapa saja, nanti itu diperhatikan," tandas Siena.

Lebih jauh Vinsen Pata dari Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah untuk mengoreksi pola kerja "ada korban dulu baru mulai dikerjakan". "Mereka (pemerintah) selama ini, setelah ada kejadian, ada korban dulu baru mulai. Ini sudah sekian bulan," ujarnya.

Dia menceritakan, saat kunjungan pertama lokasi Desa Nggorang, kerusakan jalan tersebut belum memakan korban. Saat kunjungan kedua, kondisi jalan sudah memakan korban. Kali ketiga kunjungan, kondisi jalan bahkan sudah longsor.

Dia juga menduga ada sistem kerja yang tidak beres dalam tubuh pemerintah Provinsi NTT. 

Menurut dia, kejadian itu akibat lemahnya pengawasan dari pemerintahan. "Kita minta PUPR untuk siap kontraktor yang dipercayakan, perlu ada pengawasan pengerjaan. Setelah longsor baru ketahuan ternyata di bawahnya seng-seng," kata dia. 

Dia menyoroti pemerintah yang hanya melihat satu segmen untuk menganggarkan rekonstruksi Jalan di wilayah utara Manggarai Barat.