Pemkab Malaka Gagas Pembentukan Lembaga Khusus Tangani Kasus Kekerasan Seksual

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menyampaikan rencana pembentukan sebuah lembaga khusus yang fokus menangani kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak.

Hal ini disampaikan HMS saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Jumat (5/9/2025). 

Menurutnya, keberadaan lembaga khusus ini sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak sekaligus meminimalisir terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

“Melihat kejadian akhir-akhir ini terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka, kita sudah pikirkan untuk bagaimana kita membentuk satu lembaga khusus terkait lembaga pemerhati kekerasan seksual terhadap anak,” ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Malaka Perkuat Koordinasi Lintas Instansi Tangani Kasus Kekerasan Seksual

HMS menegaskan bahwa lembaga tersebut nantinya akan memiliki fungsi preventif maupun kuratif, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga pemulihan korban.

Ia mencontohkan, format lembaga itu akan menyerupai model lembaga Penanggulangan AIDS yang sudah ada sebelumnya.

“Itu kita akan bentuk lembaganya seperti lembaga Penanggulangan AIDS. Kita akan bentuk itu supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadian serupa terkait dengan kekerasan seksual, khusus untuk anak,” tegasnya.

Selain itu, ia berharap lembaga yang akan dibentuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, dinas terkait, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting agar upaya perlindungan anak lebih menyeluruh, mulai dari ranah keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Rencana pembentukan lembaga khusus ini muncul setelah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Malaka meningkat dan menimbulkan keprihatinan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malaka berkomitmen untuk menghadirkan solusi konkret yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mereka dapat kembali pulih secara psikologis maupun sosial. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS