Pemkab Kupang Gelar Pertemuan Bersama Bahas Dana Seroja

“Sehingga sampai hari ini kami masih berkoordinasi dengan BRI supaya mengeluarkan catatan pencairan keuangan, yang nanti akan terbaca melalui rekening koran. Kalau misalnya ini sudah lengkap, baru kami bisa menyampaikan secara resmi ke BNPB sebagai pemilik uang ini untuk kami pertanggungjawabkan,” jelasnya.

Semy menambahkan, saat ini di BNPB sedang dilakukan audit oleh BPK terhadap seluruh dana siap pakai di Indonesia. Sekitar 3-4 hari lalu BPBD juga sudah mengirim data sesuai permintaan BPK.

“BPBD sendiri juga sudah diaudit oleh Inspektorat Utama BNPB pada bulan Februari 2023. Jadi bagi kami, periksa saja supaya jadi lebih baik, supaya terang benderang,” katanya.

Ia menjelaskan, dari potensi Rp 51 miliar tersebut, berdasarkan rekonsiliasi BRI, Rp 41 miliar sudah dikembalikan ke pusat dan masih ada Rp 10,5 miliar.

“Uang senilai 10,5 miliar tersebut merupakan bagian yang utuh dari 51 miliar dan tidak terpisah, per tanggal 26 Agustus di-print out lagi bahwa kas daerah sudah nol rupiah. Artinya ini menjelaskan bahwa selain Rp 229 miliar yang masuk ke BPBD per 30 Desember 2021, sampai hari ini tidak ada lagi dana,” ungkapnya.

Semy menegaskan, pernyataan Bupati terkait tidak ada lagi Dana Seroja adalah benar.

“Saya sampaikan kepada masyarakat yang hadir, apabila ada orang di luar yang mengatakan kalau dana Seroja masih ada, dia adalah pembohong. Karena kami merasa tertuduh bila ada uang di BPBD. Uang yang mana? Yang ada itu adalah uang sisa dari Rp 229 miliar,” pungkasnya.

Disisi lain Pimpinan BRI Cabang Kupang, Terry S. M. Tambun mengatakan, bahwa BRI sendiri dipercayakan sebagai pihak penyalur dana bantuan Seroja yang sudah dilakukannya perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. 

Ia menjelaskan bahwa BRI akan mencairkan dana sesudah ada rekomendasi dari BPBD. 

"Misalnya rekomendasi dibayarkan 25 juta kami akan bayarkan sesuai dengan rekomendasi, jadi sebatas itulah kami dari pihak BRI dan unit kami yang ada disini dalam peran kami membayarkan dana bantuan Seroja," ujar Terry 

Ia juga mengatakan, bahwa BRI juga di perintah untuk mengembalikan uang sejumlah nominal tertentu ke kas negara senilai 41 miliar, terhitung dari periode tahun 2022-2025.

"Dalam hal pertanyaan bahwa ada uang masyarakat penerima bantuan di BRI, saat ini untuk jumlah uang sisanya itu yang kami lagi minta waktu kepada Pak Bupati dan kepala BPBD, untuk 11.000 rekening yang lagi kami cek dan lagi kami print,  memanfaatkan teknologi yang kami punya karena kami harus tarik kembali lagi by system yang mundur tiga tahun sebelumnya, untuk sekarang pada intinya kami lagi berprogres dan sesuai informasi akan dikirimkan hasilnya ke kami," tutur Terry. 

Ia juga menjelaskan bahwa atas sisa dana atau yang diminta masyarakat terkait masih adanya uang di BRI, mekanisme yang dilakukan sesuai dengan kebijakan BRI. 

Bahwa sesuai dengan MoU, BRI tidak serta merta mencairkan dana tersebut tanpa surat rekomendasi dari BPBD. 

"Bukan niat kami mempersulit tapi itu memang prosedur itulah ketentuan yang kalau saya dan kawan kawan kami langgar maka kami juga bisa berurusan dengan hukum, " ucapnya.