Cegah TPPO, Pemkab Sumba Timur Perkuat Tim Koordinasi di Titik Keberangkatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar daerah atau ke luar negeri, Pemkab Sumba Timur terus memperkuat tim koordinasi.

Tim ini bertugas memantau pergerakan orang di sejumlah titik keberangkatan.

Tim tersebut terdiri atas kepolisian, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), Satpol PP dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumba Timur.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Sumba Timur, Yanus Amah, kepada Pos Kupang, Selasa (2/9/2025).

Ia mengakui, secara nasional NTT masih berkontribusi sebagai penyumbang kasus TPPO. Dan Sumba Timur menyumbang sebagian kecil kasus dibandingkan daerah lain.

Baca juga: Bupati Sumba Timur Ajak Jaga Persatuan dan Kerukunan

“Untuk meminimalisir TPPO kami telah lama bentuk tim koordinasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jadi secara teknis kita melibatkan unsur kepolisian, P4MI dengan Satpol PP dan kami juga dari dinas,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Yanus menjelaskan, tim ini rutin melakukan pertemuan untuk memastikan koordinasi yang baik di lapangan. Terutama di wilayah pelabuhan dan di kawasan bandara untuk memantau lalu lintas penumpang.

“Kami secara rutin lakukan pertemuan untuk bersiaga di lapangan ya. Misalnya bersama KP3 Laut dan Udara begitu ya. Terus juga Satpol PP. Ketika ada informasi bahwa ada oknum atau mencurigakan kita bekerja 24 jam. Itu yang kami lakukan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO. Dengan hadir dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti karnaval 17 Agustus, kemarin, pihaknya memperagakan korban TPPO yang tak berdaya di kursi roda.

“Kami juga terus memberikan sosialisasi ya. Kemarin juga mendemonstrasikan pada saat acara-acara besar korban TPPO,” tambah Yanus Amah.

Untuk pencegahan, pihaknya pun bentuk grup WhatsApp. Anggotanya seluruh kepala desa. Grup ini isinya berbagai informasi terkait risiko TPPO.

“Kita dorong agar masyarakat kalau mau cari kerja baik di dalam daerah maupun luar negeri, mereka berproses dengan baik di pemerintah. Sehingga kita dapat pastikan mereka berangkat secara legal agar hak mereka terpenuhi maupun perlindungan sosial mereka terjamin,” harapnya. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS