Peran APBN Jaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi KPPN Ruteng

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Kinerja APBN menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada.

Dimana, pencapaian pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan. Bahkan, untuk Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. 

Kepala KPPN Tipe A2 Ruteng, Akhmad Zainuddin, menyampaikan itu dalam kegiatan Konferensi Pers kepada wartawan di Ruteng, Kamis (28/8).

Akhmad mengatakan, kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut tidak terlepas dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 

Berdasarkan data, penerimaan dalam negeri sebesar Rp 224,52 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 104,04 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 120,49 miliar dan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp 53,26 miliar. 

Realisasi belanja mencapai Rp 2,62 triliun atau sebesar 50,91 persen?ri pagu, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 418,72 miliar (47,50?ri pagu) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,20 triliun (51,61?ri pagu). Belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 213,35 miliar (60,17?ri pagu), belanja barang sebesar Rp 175,87 miliar (44,74?ri pagu), dan belanja modal sebesar Rp 29,49 miliar (22,05?ri pagu). 

Sementara itu, realisasi penyaluran TKD terdiri dari dana alokasi umum sebesar Rp 1,45 triliun (57,42?ri pagu), dana bagi hasil sebesar Rp 9,39 miliar (33,99?ri pagu), dana transfer khusus sebesar Rp 397,81 miliar (35,12?ri pagu), dana insentif fiskal sebesar Rp 17,84 miliar (50,00?ri pagu), dan dana desa sebesar Rp 333,49 miliar (59,84?ri pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85?ri 658 desa yang ada).

Akhmad mengatakan, untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, pemerintah juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan pada satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Fisik. 

Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi periode sampai 31 Juli 2025 sebesar Rp 9,02 miliar (5,42?ri pagu), sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi sebesar Rp 3,57 miliar dari alokasi Rp 152,65 miliar (2,34?ri pagu). 

Alokasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi terdapat pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo, UPBU Komodo, dan Badan Pusat Statistik pada 4  Kabupaten dengan alokasi sebesar Rp 13,69 miliar, dalam bentuk layanan konektivitas angkutan keperintisan, bandar udara, dan publikasi/penyusunan laporan inflasi. 

Dikatakan Akhmad, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi dan menanggulangi kemiskinan, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial, yaitu bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp 1,71 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 174,74 miliar, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 116,38 miliar.

"Berbagai bentuk bantuan sosial tersebut juga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, selain untuk peningkatan kesejahteraan sosial, juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional," ujar Akhmad. 

Akhmad menerangkan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada sampai dengan (31/7) mencapai Rp 66,32 miliar untuk 13.442 debitur. 

Penyaluran terbesar adalah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp 65,67 miliar untuk 13.357 debitur.

"Kabupaten yang mendapatkan penyaluran UMi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp 16,70 miliar untuk 3.309 debitur. 

Kinerja APBN yang sangat baik tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global,"pungkas Akhmad. (rob)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS