Pemkab Rote Ndao Usulkan Pemekaran Desa ke Kemendagri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao bersama tim provinsi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas usulan pemekaran desa. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemendagri tersebut, rombongan Pemkab Rote Ndao diterima langsung oleh Direktur Fasilitasi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, Lusje Anneke Tabalujan beserta jajaran.

Agenda utama kunjungan ini adalah diskusi, koordinasi dan konsultasi terkait dokumen usulan pemekaran 18 desa serta perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi 4 desa persiapan di Kabupaten Rote Ndao.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk mengatakan tim teknis dari Kemendagri sementara melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kemendagri juga memberikan arahan dan masukan teknis agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai prosedur.

"Ibu Direktur menyambut baik upaya yang kami lakukan dan menyampaikan bahwa apabila seluruh dokumen dan persyaratan telah terpenuhi, maka tim dari Kemendagri akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual," ungkap Paulus, Selasa (26/8).

Ia mengungkapkan, verifikasi faktual dari Kemendagri ditargetkan dapat dilaksanakan pada bulan depan. Proses ini diharapkan Paulus menjadi pintu masuk bagi tahapan-tahapan selanjutnya hingga penetapan desa definitif. 

Dengan demikian, tambahnya, desa-desa yang saat ini dipimpin oleh penjabat kepala desa dapat segera mengikuti pemilihan kepala desa definitif secara serentak bersama desa-desa hasil pemekaran.

"Ayo Bangun Rote Ndao, Ayo Bangun NTT, Ayo Bangun Indonesia," tutup Paulus mengajak. 

Usai pertemuan, Pemkab Rote Ndao melanjutkan kegiatan dengan makan malam bersama di Restoran Hanamasa. Momen tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan dan pemberdayaan desa ke depan, termasuk penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. (rio)

Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS