LIPSUS: Melki Batasi Perjalanan Mobil Dinas, Efisiensi Akibat  Melonjaknya Harga BBM

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTT. Melki Laka Lena menyampaikan tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Melki Laka Lena menegaskan kembali bahwa kuota BBM sebetulnya dikhususkan bagi kendaraan berpelat NTT.
• "Sehingga kendaran pelat luar itu tidak masuk kuota, kita batasi pada pelat NTT saja. Yang dari luar itu bisa gunakan BBM tapi yang tidak subsidi," kata Melki Laka Lena. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut banyak kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah dibatasi operasionalnya. 

"Banyak juga kendaraan dinas yang bergerak berdasarkan kebutuhan, banyak pembatasan," kata Melki, Senin (15/6). 

Bahkan, anggaran perjalanan dinas untuk sejumlah kepala dinas juga telah habis. Ia memastikan sudah melakukan banyak penyesuaian dalam rangka penghematan bahan bakar minyak (BBM) maupun anggaran. 

Selama ini, Pemerintah juga memberlakukan Work From Home (WFH) hingga pembatasan kegiatan Pemerintahan. Pemerintah Provinsi, kata dia, juga sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) 24 tahun 2026 tentang pembatasan kegiatan pukul 18.00 hingga 19.30 Wita. 

Mantan Anggota DPR RI itu juga menyampaikan tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Melki Laka Lena menegaskan kembali bahwa kuota BBM sebetulnya dikhususkan bagi kendaraan berpelat NTT.

"Sehingga kendaran pelat luar itu tidak masuk kuota, kita batasi pada pelat NTT saja. Yang dari luar itu bisa gunakan BBM tapi yang tidak subsidi," kata Melki Laka Lena. 

Menurut Melki Laka Lena, untuk kendaraan yang ingin menggunakan BBM bersubsidi kuota NTT, maka wajib melakukan mutasi kendaraan ke NTT. Sebab, jika kendaraan pelat luar mengambil BBM subsidi kuota NTT, maka jatah untuk provinsi ini berkurang.

"Saya urus saya punya rakyat dulu, untuk BBM yang bersubsidi," kata Melki Laka Lena. 

Waketum DPP Golkar ini mengatakan, pengawasan terus dilakukan, dari Pemerintah hingga aparat penegak hukum. 

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Rita Wuisan mengatakan, selama ini diberlakukan WFH untuk pejabat eselon III tidak masuk ke kantor. Itu artinya, BBM kendaraan dinas juga ada penghematan.

"Penggunaan listrik Gedung Sasando yang orangnya tidak ada pasti tidak digunakan," kata Rita Wuisan. 

Rita Wuisan mengaku, belum melakukan penghitungan detail menyangkut total anggaran yang bisa dihemat dari penerapan WFH. Namun, Rita Wuisan memastikan penggunaan lift maupun ac di kantor gubernur sangat dibatasi. 

"Karena ada kenaikan BBM kendaraan dinas juga dibatasi per minggu, dialokasikan tapi dibatasi. Sehingga sekarang kita berupaya untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas dikurangi," kata Rita Wuisan. 

Rita Wuisan menyebut, Pemerintah menggunakan cara lain seperti rapat secara virtual untuk mengurangi beban operasional di kantor maupun kendaraan dinas.