Kemiskinan dan Putus Sekolah Masih Membelit Warga eks Timor Timur di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Persoalan kemiskinan ekstrem dan tingginya angka putus sekolah masih menjadi realitas yang dihadapi warga eks Timor Timur yang bermukim di sejumlah kamp pengungsian di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meski telah lebih dari dua dekade memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Salah seorang warga eks Timor Timur, Petrus Lopes, mengungkapkan sejak 1999 hingga saat ini, masyarakat di sejumlah kamp seperti Noelbaki, Oebelo, Tuapukan dan Naibonat masih bergulat dengan persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.

"Kami sudah alami kondisi tersebut sejak tahun 1999 saat orang tua kami memilih bergabung ke Indonesia. Tahun berganti tahun, kemiskinan dan angka putus sekolah belum diselesaikan oleh negara," ujar Petrus, Kamis (4/6/2026) pasca kuliah umum bertajuk Menelisik Pancasila dari Kamp Pengungsian Masyarakat Eks Timor-Timur di Kabupaten Kupang. 

Menurut dia, kondisi ekonomi warga masih sulit karena sebagian besar tidak memiliki lahan untuk digarap sebagai sumber penghidupan.

Selain itu, mereka juga merasa belum mendapatkan pelayanan yang adil, termasuk dalam akses layanan kesehatan dan BPJS.

Petrus menegaskan kebutuhan utama masyarakat bukan sekadar relokasi atau pembangunan rumah, melainkan penyediaan lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga.

"Bukan melakukan relokasi karena tidak menjawab kebutuhan mendasar kami. Perumahan yang sudah dibangun untuk kami huni juga tidak ada lahan untuk pertanian," katanya.

Baca juga: Pengurus UNTAS Masa Bakti 2025–2030 Dikukuhkan, Menhan RI Sapa Rekan Seperjuangan di Timor Timur

Ia menilai relokasi tanpa disertai penyediaan lahan produktif hanya akan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, sebagian besar warga menggantungkan hidup dengan menggarap lahan milik orang lain melalui sistem bagi hasil, menjadi nelayan, buruh kasar hingga pekerja serabutan.

Pendapatan yang diperoleh, kata Petrus, sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

"Mau sekolah lanjut juga tidak bisa karena hasil garapan dan mencari udang di laut bila dijual pun nilainya tidak cukup. Pada prinsipnya kami hanya butuh tanah," ujarnya.

Christina Beatrix Banase, akademisi Ilmu Politik Undana berpandangan, hasil riset menunjukkan sekitar 80 persen warga eks Timor Timur mengalami kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.

Bahkan, rata-rata angka putus sekolah di komunitas tersebut mencapai 85 persen. "Rata-rata mereka putus sekolah di bangku SMP dan SMA. Kemudian mereka yang sampai perguruan tinggi hanya dihitung dengan jari," kata Christina.

Ia menyebut dalam satu kamp hanya terdapat sekitar dua hingga tiga orang yang mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Menurut Christina, kemiskinan ekstrem menjadi akar persoalan yang memicu tingginya angka putus sekolah, keterbatasan lapangan kerja, hingga mendorong banyak warga memilih merantau ke luar daerah.

"Kemiskinan ekstrem ini sangat berpengaruh seperti kejahatan di jalanan, putus sekolah sampai mereka memilih untuk merantau," ujarnya.

Christina juga menyoroti pembangunan 2.100 unit rumah khusus (Rusus) bagi eks pejuang Timor-Timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Menurutnya, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena tidak disertai penyediaan lahan pertanian.

"Mereka dibiarkan mencari lahan pertanian sendiri. Ini ketimpangan yang selama ini masyarakat alami," katanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Christina menilai solusi yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah menyediakan lahan pertanian, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kuota beasiswa khusus bagi warga eks Timor Timur.

"Mereka mengeluhkan tidak punya beasiswa, lahan, dan pekerjaan tetap sehingga masih bergantung pada koperasi harian. Ini seperti lingkaran setan yang terus berulang," ujarnya.

Sementara itu, dosen Ilmu Politik Undana, Daud Beriledang, menilai persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur menunjukkan masih adanya ketimpangan dan diskriminasi yang perlu mendapat perhatian serius negara.

Menurut Daud, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar dan filosofi negara, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal itu, ujar dia, termasuk masyarakat eks Timor Timur yang hingga kini masih berjuang keluar dari kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS