Editorial: WTP dan Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:

• PEMEINTAH Kota Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini memperpanjang tradisi WTP sejak pertama kali diraih pada 2019.
• Tentu, penghargaan ini patut diapresiasi. 

 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PEMEINTAH Kota Kupang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini memperpanjang tradisi WTP sejak pertama kali diraih pada 2019.

Tentu, penghargaan ini patut diapresiasi. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah yang sering menghadapi persoalan administrasi dan tata kelola keuangan, mempertahankan opini tertinggi dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut bukan perkara mudah.

Itu menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan Pemerintah Kota Kupang relatif berjalan baik, administrasi anggaran semakin tertata, dan pengawasan internal bekerja cukup efektif.

Namun, penghargaan ini juga tidak boleh dirayakan secara berlebihan. WTP bukanlah sertifikat kesempurnaan pemerintahan. WTP tidak otomatis berarti pelayanan publik telah ideal, kemiskinan menurun drastis, kota menjadi bersih, atau korupsi telah lenyap. Di sinilah publik perlu memahami secara jernih makna opini audit tersebut.

BPK memberikan opini WTP karena laporan keuangan dianggap disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi aturan, dan tidak ditemukan kesalahan material yang signifikan.

Dengan kata lain, WTP terutama berbicara tentang kewajaran administrasi laporan keuangan, bukan ukuran mutlak keberhasilan pembangunan. 

Karena itu, Pemerintah Kota Kupang perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam mental administrative, sibuk mengejar laporan yang rapi tetapi melupakan kualitas hidup masyarakat.

Sebab rakyat tidak hidup dari opini audit. Rakyat hidup dari air bersih, jalan yang baik, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, pasar yang hidup, serta pendidikan yang berkualitas.

Fakta sosial Kota Kupang menunjukkan bahwa tantangan pembangunan masih besar. Sebagai ibu kota Provinsi NTT, Kota Kupang terus menghadapi tekanan urbanisasi, pertumbuhan kawasan permukiman, meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar, dan ketimpangan ekonomi kota.

Masalah drainase dan genangan air masih muncul di sejumlah titik ketika musim hujan datang. Persoalan sampah belum sepenuhnya tertangani secara modern dan berkelanjutan. Kawasan-kawasan padat penduduk masih menghadapi keterbatasan sanitasi dan ruang publik yang layak. Di sisi lain, sektor informal tetap menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar warga kota.

Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintahan sesungguhnya diuji. Sebab tata kelola yang baik bukan hanya soal mampu menyusun laporan keuangan yang rapi, tetapi juga soal keberanian menggunakan APBD secara efektif untuk menjawab persoalan rakyat.

Capaian WTP ketujuh seharusnya dijadikan momentum untuk naik ke level tata kelola yang lebih substantive, pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan warga kota.

Pertama, Pemerintah Kota Kupang perlu memperkuat transparansi anggaran. Masyarakat harus dapat mengetahui secara mudah proyek apa yang dibiayai APBD, siapa pelaksananya, berapa nilainya, dan apa manfaat konkretnya bagi publik.

Kedua, kualitas belanja daerah harus lebih diarahkan pada dampak nyata.