Editorial: Garam Rote Ndao

Ringkasan Berita:

• Kunjungan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka ke K-SIGN Rote Ndao 22 Mei 2026 membawa angin segar bagi tekad swasembada garam Indonesia.
• Namun, agar sentra industri kelautan di NTT ini tidak berakhir jadi proyek mangkrak, pemerintah harus segera memberesi rantai pasok hilir yaitu menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan kualitas NaCl ke level farmasi bersama BRIN, serta membentengi pasar domestik dari serbuan impor murah.

 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kunjungan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka ke K-SIGN Rote Ndao 22 Mei 2026 membawa angin segar bagi tekad swasembada garam Indonesia.

Namun, agar sentra industri kelautan di NTT ini tidak berakhir jadi proyek mangkrak, pemerintah harus segera memberesi rantai pasok hilir yaitu menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan kualitas NaCl ke level farmasi bersama BRIN, serta membentengi pasar domestik dari serbuan impor murah.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran Rakabuming Raka meninjau kolam kristalisasi garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah terkait percepatan operasional kawasan industri tersebut.

Gibran Rakabuming Raka menegaskan kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri.

Oleh karena itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat hilirisasi sektor kelautan.

Mampukah produksi garam di Kabupaten Rote Ndao,  dikembangkan hingga memenuhi kebutuhan domestik? Pertanyaan ini tentu akan terjawab jika K-SIGN Rote Ndao sungguh dikelola optimal.

Agar industri garam di titik terselatan NKRI berkembang pesat, pemerintah perlu fokus pada beberapa aspek berikut. Pertama, rampungkan infrastruktur dan pastikan operasional tepat waktu.

Pemerintah pusat melalui Kemenko Pangan bersama Pemda Rote Ndao harus segera merampungkan konstruksi tambak, gudang, jalan akses, dan fasilitas air bersih. 

Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas pasokan listrik serta aliran air laut untuk produksi. Jadwal serah terima dan uji coba operasi harus disusun secara ketat agar pelaksanaan tidak kembali tertunda.

Kedua, serap tenaga kerja lokal dan alih teknologi. Industri garam di Rote Ndao wajib memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program alih teknologi.

Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis bagi masyarakat setempat mengenai manajemen tambak, standardisasi kualitas, dan pengolahan pascapanen. Perusahaan pengelola harus diwajibkan menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan koperasi petani garam lokal sangat penting agar masyarakat menjadi bagian dari rantai produksi, bukan sekadar buruh.

Ketiga, jamin pasar dan stabilkan harga jual. Masalah klasik garam Indonesia adalah serbuan impor murah yang membuat harga garam domestik anjlok saat panen raya. Untuk mengatasinya, pemerintah harus membatasi impor garam industri ketika Rote Ndao memasuki musim panen.

Pemerintah juga perlu mewajibkan industri pengguna garam—seperti sektor kimia, farmasi, dan makanan—untuk menyerap garam lokal terlebih dahulu. 

Keempat, tingkatkan kualitas ke level industri. Garam Rote Ndao memiliki potensi besar untuk menjadi garam industri dan farmasi karena kadar NaCl yang tinggi. Pemerintah mesti membangun unit pencucian (washing plant), pengeringan, dan iodisasi modern di K-SIGN.

Fasilitasi pengurusan sertifikasi SNI, BPOM, dan standar ekspor juga harus diberikan. Pemerintah perlu menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan riset pengolahan turunan garam, sehingga komoditas yang dijual memiliki nilai tambah dan bukan sekadar garam mentah.

Kelima, perkuat kelembagaan dan pengawasan. Tata kelola industri ini harus diperkuat dengan membentuk Badan Pengelola K-SIGN yang profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan politik. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS