Gubernur NTT Ingatkan Bahaya Kebocoran Anggaran, KPK Minta Celah Korupsi Ditutup Rapat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena menegaskan pentingnya mencegah kebocoran anggaran dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Gubernur Melki mengatakan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/5/2026).

Dalam rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah tersebut, Melki meminta seluruh pimpinan perangkat daerah mencermati dan menjalankan rekomendasi dari KPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Optimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampak bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah cegah jangan sampai ada kebocoran,” kata Melki.

Ia menyebut seluruh aktivitas pemerintahan sebenarnya telah memiliki dasar aturan yang jelas, namun tantangan terbesar berada pada implementasi di lapangan.

Baca juga: Pemda Sumba Timur Sambut Tim KPK untuk Kerja Sama Cegah Korupsi

“Seluruh aktivitas pemerintahan sebenarnya sudah memiliki dasar aturan yang jelas. Tantangan kita adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Melki juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal sehingga membuka ruang terjadinya kebocoran dan inefisiensi anggaran.

“Banyak sekali parameter pelayanan publik kita yang belum berjalan sesuai aturan. Akhirnya kebocoran bisa terjadi,” katanya.

Karena itu, ia meminta pengawasan internal di setiap perangkat daerah diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pencegahan korupsi di daerah.

“Melalui forum ini kita ingin memperkuat kembali komitmen, karena kesungguhan untuk mencegah korupsi itu harus terus dibangun dan diperkuat,” ujarnya.

Maruli menegaskan fokus utama rapat koordinasi adalah menutup seluruh ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi.

Baca juga: KPK Tahan Mantan Menteri Agama Gus Yaqut

“Fokus kita dalam rapat koordinasi ini adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya. Tidak boleh ada lagi kebocoran,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah serta peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.